Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pendidikan dasar
UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendikbud No.81 Tahun 2013, Permendikbud No.4 Tahun 2016, permendikbud No.12 tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2016, Perda No.16 Tahun 2017, Perbup No.46 Tahun 2016, perbup No.43 Tahun 2017,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional, Tata Kerja; Eselonering; Pengangkatan Dalam jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Perbup No.16 Tahun 2009
8 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyuwangi No. 55 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018 Mengubah sebagian Lampiran I
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkannya dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.
Perjalanan Dinas Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh pejabat yang
ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas, disamakan dengan
golongan/eselon suami/istri (kecuali uang representasi tidak diberikan).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman teknis pemilihan kepala desa di kabupaten mukomuko
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Untuk menetapkan peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014
4. PP Nomor 43 Tahun 2014
5. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017
6. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015
Perubahan mengenai Ketentuan ayat (1) Pasal 4, Pasal 6, ketentuan (1) Pasal 10, Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 19, ketentuan Pasal 31, ketentuan ayat (1) Pasal 51, Ketentuan Pasal 52, dan disisipkan (3) ayat antara Pasal 52 dan Pasal 53, ketentuan Pasal 55.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang melibatkan pihak lain dalam pemungutannya, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.15 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 3 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil melalui Ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana diubah kali terakhir dengan PP No.30 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PERKA BKN No.33 Tahun 2011; PERKA BKN No.12 Tahun 2011; KEPKA BKN No.12 Tahun 2002; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP SERDANNG BEDAGAI No.38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kepanitiaan, Pengelompokan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola dan Penanggung Jawab Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Persyaratan dan Kriteria, Tahapan dan Berkas Persyaratan, Materi Ujian, Penilaian, Penentuan Kelulusan, Ketentuan lain lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
11 hlm Lampiran; 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan atas Perubahan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Batas Desa Sungai Jejuru Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Batas Desa Sungai Jejuru Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal perlu ditetapkan batas wilayahnya dengan Peraturan Bupati Kabupaten OKI.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kab. OKI No.2 Tahun 2016, dan Keputusan Bupati No.93/KEP/I/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal, dan titik koordinat batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Dengan selesainya Pembangunan Pusat Kuliner Taman Pengayoman Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan Pedagang Kaki Lima yang selama ini berjualan di seputar kawasan Aloon-Aloon Temanggung. Agar penempatan Pedagang Kaki Lima khususnya Pedagang Aloon-Aloon dan sekitarnya ke pusat kuliner Taman Pengayoman lancar dan tertib maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No. 10 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No. 21 Tahun 2017; Permendag No. 48/M-DAG/PER/8/2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis pelaksanaan, penataan, dan pemberdayaan PKTP, yang mencakup Perencanaan, Penataaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum.
Bupati melakukan penataan PKTP dengan cara: a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan/atau e. peremajaan lokasi PKL.
Selain itu doatur mengenai Pendataan PKL berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; dan d. bidang usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2018
tambahan penghasilan pegawai - kelangkaan profesi - beban kerja - sarana pelayanan kesehatan - rumah sakit umum daerah - tani - nelayan - rsud
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.689
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Beban Kerja yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja. Hal ini juga untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Beban Kerja yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran dan perhitungan tambahan penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Besaran tarif TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dan beban kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Atas Kolam Renang Tirta Kenanga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor 426/72/Dispora/ 2018 Perihal Usulan Perubahan Tarif Masuk Kolam Renang Tirta Kenanga Pelaihari yang telah mendapat persetujuan Bupati; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali”, maka tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga atas Kolam Renang Tirta Kenanga;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 ;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Oalahraga Atas Kolam Renang Tirta Kenanga, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Kolam Renang Tirta Kenanga, ditetapkan sebagai berikut :
Masuk Kolam Renang
a. Dewasa : Rp. 9.000,- / masuk.
b. Anak-Anak/Pelajar : Rp. 4.000,- / masuk.; dan
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organısası, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organısası, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang yaitu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 13 ayat (2); Ketentuan Pasal 14; Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 23 ayat (2); Ketentuan Pasal 24; Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 28 ayat (2); Ketentuan Pasal 29; Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat