Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa, maka perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang sekolah;
b. bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah terutama yang disebabkan oleh keterbatasan sarana moda trasnportasi dan untuk menjamin keselamatan pelajar di daerah perbatasan dalam mencapai lokasi sekolah, perlu menyediakan angkutan gratis terutama bagi pelajar miskin;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan penumpang dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu seperti trayek angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk peljara dapat diberi subsidi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif, wilayah penyediaan dan rute trayek, waktu penyediaan, tata cara penyediaan, tata cara pembayaran, fasilitas pendukung, monitoring dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Permenhub No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan agar lebih menjamin kesinambungan jasa angkutan penumpang umum dan barang perlu menyempurnakan kembali penetapan tarif jasa angkutan dimaksud dengan menitik beratkan atas kepentingan dan kemampuan masyarakat;
bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas langsung pada sektor perhubungan khususnya terhadap pelayanan jasa transportasi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Besaran Tarif Angkutan Umum 7 Barang; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
Permenhub No. 2 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
Mencabut :
Permenhub No. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 31, BN.2015/No.229, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1992.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak D alam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH; BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN; BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; BAB V PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2015
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penyediaan layanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kota
2. Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD
3. Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 1984.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
