Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 31 Tahun 2012.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2021

Tanggal Berlaku

04 Juni 2021

Sumber

BN 2021 (643) : 13 Halaman, jdih.dephub.go.id

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 796 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenhub Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Permenhub No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Perizinan - Sarana - Perkeretaapian Umum - perubahan
2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 20, BN 2021 (643) : 13 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
ABSTRAK:	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Perizinan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; Permenhub No. PM 31 Tahun 2012; Permenhub No. PM 122 Tahun 2018. Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 31 Tahun 2012.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Lampiran file: 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521