DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan PNS yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, memiliki integritas dan penegakan disiplin dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan dispilin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kewajiban dan Larangan
b. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin
c. Tim Pemeriksa
d. Pemanggilan PNS
e. Pemeriksaan PNS
f. Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
g. Peneteapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin
h. Upaya Administratif
i. Pemberlakuan dan Pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin
j. Pembatasan Hak Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD TAHUN 2020 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN , ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tertentu (refocusing); bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama dan kemampuan keuangan negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemberian
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2020;
KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS; PEMBAYARAN GAJI , TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum
KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 25/ SKP/V/2017, Nomor 590- 3167A
Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, belum
teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2007, Menteri Dalam Negeri Nomor 590- 3167A/2017, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34/2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jenis kegiatan, obyek PTSL, biaya PTSL, kewajiban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kabupaten Sukabumi memberlakukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar secara parsial, Dan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati, dengan adanya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Sukabumi maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan perubahan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 telah
menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian
material, serta dampak sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat, termasuk usaha mikro
di wilayah Kabupaten Purworejo; bahwa untuk menanggulangi dampak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Kabupaten Purworejo akan memberikan Bantuan
Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada usaha
mikro di wilayah Kabupaten Purworejo yang
terdampak Coronavirus Disease 2019; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan
pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial Jaring
Pengaman Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, danhuruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Usaha Mikrodi Kabupaten Purworejo yang
Terdampak Coronavirus Disease 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi
Bab III Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi
Bab IV Penganggaran
Bab V Pencairan
Bab VI Penggunaan
Bab VII Penyaluran
Bab VIII Pertanggungjawaban
Bab IX Pelaporan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabtan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Daerah Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas serta kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Daerah Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, yang telah mengatur penilaian dan petunjuk teknis pengajuan angka kredit jabatan fungsional perencana secara rinci, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Daerah Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.266/M.PPN/04/2020.
Peraturan Gubernur ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Daerah Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Daerah Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Tengah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dan pengawasan di Desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Anggota BPD;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Bpd Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2002.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyediaan Barang dan Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 11 huruf O Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah menialai Kinerja Penyedia. b. bahwa agar proses penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa dapat terlaksana dengan baik dan terdokumentasi sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengadaan barang/jasa selanjutnya maka diperlukan pedoman penilaian kinerja penyedia barang/jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 Nomor 3); 5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 172); 6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor.....)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENILAIAN KINERJA BARANG DAN JASA
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA
BAB IV INFORMASI MASYARAKAT
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
22 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
