Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tolitoli, perlu adanya perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
4 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018
Hak Asasi ManusiaKesehatanKewarganegaraan dan ImigrasiNarkotikaTerorismePertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 33, BN.2018/NO.1411, peraturan.go.id : 8 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2018/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka memotivasi kinerja dan meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 ; UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 .
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten banjar, Meliputi : Ketentuan Umum .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja promosi pariwisata, dibutuhkan pengelolaan promosi pariwisata secara
berkesinambungan serta profesional dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan mendukung dalam pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Paser;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Badan merupakan lembaga non struktural yang mengoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, beranggotakan perwakilan asosiasi kepariwisataan, profesi lain di bidang wisata dan pakar/akademis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
7 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa Pergub No.46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemprov Kaltim sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Dasar Hukum: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.32 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Hibah, ketentuan umum, pengajuan usulan permohonan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencairan, persyaratan, tahapan pencairan, pengadaan barang dan jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah. Bab selanjutnya membahas Bantuan Sosial, ketentuan umum, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dilanjutkan dengan Monev dan audit serta ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.46 Tahun 2017
81 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 33 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PROSEDUR, TATA CARA PELAYANAN, APLIKASI MANAJEMEN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pendataan Usaha Mikro Dan Kecil, Prosedur, Tata Cara Pelayanan, Aplikasi Manajemen Izin Usaha Mikro Dan Kecil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi Usaha Mikro dan Kecil sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan; sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Usaha Mikro dan Kecil, Prosedur, Tata Cara Pelayanan, Aplikasi Manajemen Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup; Pendataan UMK; Pengelolaan Data; Prosedur Pengajuan IUMK; Tata Cara Pendaftaran IUMK; Aplikasi Manajemen IUMK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2018
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JEN JANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPP No. 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0 5 /D /B P /2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
