Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.846 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Karawang

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Bekasi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PB162013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2013

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

533. Perbup-Kerinci-No.16-Th-2013-1.pdf

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN - MONITORING DAN EVALUASI - HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2012; Perda No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2007; Perda No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi: Ruang Lingkup; Kekuasaan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Perbup Kerinci Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm.; Lampiran 15 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bombana No.15 Tahun 2013.pdf

PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2013 /No. 132, LL 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupad Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara NomofyC 4339); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor '3 5 5); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemeiintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.02 / 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2013.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas

Download file:

perbup_no15_th_2013.pdf

banjar-perjalanan-dinas

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2013/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugastugas pemerintahan daerah kepada pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri perlu diberikan biaya perjalanan dinas; b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 perlu untuk mengatur kembali tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Peraturan Bupati Banjar tentang perjalanan dinas, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Nomor 15 Tahun 2013.pdf

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen,velenaqara Negara yang Bersih dan Bebas dai Kor-u1;si, Kolusi riru: Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851) sebagaimana telah diubah detrgan \ ) Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. UndanyUndang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lol, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); ll.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 2 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O90); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentang Hibah Kepada Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahaa Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang St6,ndar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan Negara l,embaran Republik Indonesia Nomor 5161); 2T.Perat:.tran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahvn 2Oll tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 8); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 1r); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentanrg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2 (l*mbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2012 Nomor 5); 4 34. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun Anggaran 2O12 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 57).
MEMUTUSKAN: Menetapkaa:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalsud dalam UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah BupatiToraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut Setdakab. 7. Otonomi Daerah ada-lah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengu.rus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 l,aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : a. pendapatan: 1. pendapatan asli daerah 2. dana perimbangan 3. lain-lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanja pegawai b. belanja bunga c. belanja subsidi d. belanja hibah e. belanja bantuan sosial f. belanja bagi hasil g. belanja bantuan keuangan ke desa h. belanja tidak terduga jumlah belanja tidak langsung 2. belanja langsung a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa c. belanja modal jumlah belanja langsung jumlah belanja surplus/ (defrsit) c. pembiayaan: l. penerimaan 2. pengeluaran jumlah pembiayaan netto 16.6t4.4t6.494,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 245.O 12.561.804,8s o,00 0,00 t2.313.O14.204,OO 0,00 1.678.451.200,00 Rp 11.681.163.961,0O Rp 77O.535.389,00 Rp 271.455.726.55A,85 15.912.169. r30,O0 105. 144.887.818,00 141.888.574. r38,OO 262.945.637.Oa6,OO 534.401.357.644,85 (27.306.771.036,11], 43.393.207.187,r4 2.529.319.OOO oo Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 40.863.888. 187,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran ss$agaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratural Bupati ini. Pasal 6 la.mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6 \- 507.O94.586.604,74 Pasal 2 l.aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2Ol2 terdiri dari : a. pendapatan: l. pendapatan asli daerah Rp 2. dana perimbangan Rp 3. lainlain pendapatan yang sah Rp jumlah pendapatan Rp b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanjapegawai Rp b. belanja bunga Rp c. belanja subsidi Rp d. belanja hibah Rp e. belanja bantuan sosial Rp f. belanja bagi hasil Rp g. belanja bantuan keuangan ke desa Rp h. belanja tidak terduga Rp jumlah belanja tidak langsung Rp 2. belanja langsung a. belanja pegawai Rp b. belanja barang dan jasa Rp c. belanja modal Rp jumlah belanja langsung Rp jumlah belanja Rp surplus/ (defrsit) Rp c. pembiayaan: l. penerimaan Rp 2. pengeluaran Rp jumlah pembiayaan netto Rp 16.614.816.49A,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 507.094.586.608,74 245.012.561.804,85 0,oo o,00 12.313.O14.2o'4,OO 0,00 1.674.451.200,oo 11.681.163.961,OO 770.535.389 oo 271.455.726.558,85 15.912. 169.130,00 105. 144.887.818,O0 l4l.888.574.138,OO 262.945.631.086,OO 534.401.357.644,85 (27.306.77 r.036,rrl 43.393.207.1A7,14 2.s29.319.000,00 40.863.888. r87,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam la,mpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan rea-lisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2013.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 15 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup No. 15 th 2013 ttg...euangan kpd Desa.pdf

pedoman pelaksanaan dan penetapan bantuan keuangan kepada desa kabupaten boalemo tahun anggaran 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2013/NO.406

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2007; Permendagri No.37 Tahun 2007; Perda Kab.Boalemo No.41 Tahun 2005; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.9 Tahun 2013; Perbup No.64 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelaksanaan dan penetapan bantuan keuangan kepada desa kabupaten boalemo tahun anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 14 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, Pegawai negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP-NO-14-TAHUN-2013-T...ANG TA 2013_opt1.pdf

STANDAR BIAYA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2013/NO.14, TBD No.14, LL KAB. SINTANG: 52 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, Pegawai negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (30 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.8Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.9 Tahun 1975, PP No.9 Tahun 1975, PP No.109 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.13 Tahun 2006, Permendagri No.37 Tahun 2012, Perda Sintang No.1 Tahun 2005, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan ini memiliki 26 halaman dan 26 halaman lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.