PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAPAL WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. No. 2021/30, TBD. No. 2021/30, LL Kab Raja Ampat: 18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kapal Wisata di Kabupaten Raja Ampat
ABSTRAK:
Bahwa Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang dapat memberikan dampak positif maupun negative terhadap sumber daya perairan sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan kapal yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat. Dalam rangka pengelolaan usaha kepariwisataan yang berbasis ekowisata pemanfaatan destinasi wisata bahari dapat memberikan konstribusi bagi penerimaan daerah. Agar dapat tercipta iklim investasi yang baik dan kompetitif dalam usaha destinasi wisata bahari perlu dibentuk peraturan bagi pengembangan pariwisata dan pelaksanaannya di Kabupaten Raja Ampat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 58 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016; Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kapal Wisata di Kabupaten Raja Ampat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, teratur dan tertib, perlu pengaturan Angkutan konvensional serta Angkuta Sewa Khusus sebagai dasar dalam memberikan Izin Penyenggaraan Angkutan di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
Undang-undang nomor 13 tahun 1964; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengAN Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: kriteria pelayanan; pengusahaan; penetapan wilayah operasi dan jaringan trayek perkotaan melampaui Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; kuota; perizinan; pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
11 halaman; Lampiran 15 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan memberikan
pedoman bagi pembangunan serta pengembangan
pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan Batang wajib
menyusun rencana induk pelabuhan pengumpan regional
pada lokasi yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta melaksanakan ketentuan
Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan
Batang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaran kegiatan, pembangunan dan pengembangan fasilitas, penggunaan dan pemanfaatan lahan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut beberapa pasal-pasal dalam PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 51 Tahun 2002; dan PP Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam PP ini.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
Bahwa dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin maka perlu ditetapkan Koridor dan Pemberhentian Angkutan Massal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin,
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Koridor;
Perberhentian Bus;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN NUNUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 8).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Morowali Utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara; bahwa Pelabuhan Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Pembagian Urusan dan Kewenangan yang terkait Bidang Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: peran dan fungsi; kewenangan; pengelolaan kegiatan di pelabuhan; sistem informasi pelabuhan; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
13 halaman; Penelasan 5 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
