Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih,
indah, sehat, dan berkesinambungan diperlukan
partisipasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan di
Kabupaten Pati;
b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan
permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai
secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya
pengendalian terhadap penggunaan kantong plastik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 15).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mempunyai
tugas menjamin terselenggaranya pengurangan
penggunaan kantong plastik yang meliputi:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik;
b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan
upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
dan
c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah,
Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan
masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam
pengurangan penggunaan kantong plastik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 35 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 42 Tahun 2006; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 72 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Organisasi; BAB III Tugas, Fungsi dan Kewenangan; BAB IV Pengangkatan dan Pemberhentian; BAB V Tata Kerja; BAB VI Hubungan Kerja; BAB VII Pembiayaan; BAB VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB IX Peran Serta Masyarakat; BAB X Ketentuan Lain-lain; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menciptakan peserta didik dan warga belajar yang berintegritas dan bermoral anti korupsi di Kabupaten Gorontalo, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah dan lingkungan dan mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengintegrasian pada kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan estrakurikuler.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU RI No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2015; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendikbud RI No.22 Tahun 2016; Permendikbud RI No.20 Tahun 2018; Permendikbud No.37 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo No.1 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Non Formal Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya diatur tentang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup, Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Kerjasam Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Nilai Karakter Yang Dikembangkan Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, serta Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
yang meliputi perubahan kerangka pendanaan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah, serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018
harus digunakan untuk tahun anggaran 2019 dan untuk
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjamegara Tahun 2019 perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjarnegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAKSANAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR BERDASARKAN SISTEM MERIT SEKALIGUS UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR, MAKA DIPERLUKAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIMAKSUD, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMABARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN; WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB; PEMBIAYAAN;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi Daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Nilai Komulatif penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibagi besarannya secara bertahap di setiap tahunnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Tahun 2019;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 2 tahun 2014.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp12.130.000.()00,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh juta rupiah).
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. pembagian dividen tahun buku 2018 sebesar Rp7.630.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah); dan
b. dana tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun 2019, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah pada anggaran Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah dengan kode rekening 6.2.2.002.002.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2019
KEPALA DESA - PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2 017 tentang Perubahan atas Peratran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud; bahwa dengan diaturnya petunjuk pelaksaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
tersebut, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, larangan kepala desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 dicabut.
76 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
