KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan disiplin,
profesionalisme, produktivitas dan efisiensi
pelayanan kerja kepada masyarakat di desa serta
untuk memberikan keseragaman dalam bekerja
dipandang perlu mengatur hari kerja, jam kerja dan
pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan
Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang hari kerja dan jam kerja, pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2019
pengalokasian - dana - bagi - hasil - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan - kepada - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2019/No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf d Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 49 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor I
Tahun 2017;Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Hari Kerja dan Jam Kerja; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pakaian Dinas;Atribut Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
12 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 061
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
Bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintahan Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab 3. Tunjangan BPD; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, Uu No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Pp No.43 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Des, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020, Perbup Sambas No.47 Tahun 2018, Perbup Sambas No.48 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
29 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Mekanisme Pencairan, Penggunaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 61 Tahun 2019
KesehatanLingkungan HidupBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Tegal No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019; bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi, lebih efisien, efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 137 tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; Permendes PDTT No 21 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2015; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 12 mengenai penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82
ayat (2) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta dalam
rangka keseragaman dan tertib administrasi pembentukan
produk hukum di desa, perlu pedoman dalam penyusunan
produk hukum desa secara terencana, terpadu dan sistimatis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pembentukan produk hukum desa . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas pembentukan produk hukum desa, jenis, materi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembiayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 11 hlaman + lampiran 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa penghasilan pemerintah desa untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di Desa, perlu diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa pemberian penghasilan pemerintah desa harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, beban kerja, dan kinerja aparat Pemerintah desa, serta
kemampuan keuangan desa; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
perekonornian dan regulasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan
Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis penghasilan Pemerintah Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 dicabut.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
