Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa permasalahan dan tantangan pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus ditangani;
b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2016, pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilakukan melalui sharing program dimana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20% dari total pagu Bantuan Langsung Masyarakat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Kabupaten/Kota penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penggunaan dana sharing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016.
Pasal 2 Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017 digunakan untuk menjalankan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Gianyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
-
159
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Ngawi Tahun 2017 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA DESA TA 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 {Serita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);
Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar; dan b. Alokasi Formula
Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Dana Desa diberikan kepada Desa di wilayah Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan Desa agar
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban serta untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomm· 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Sumber dan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme pelaksanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 07 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera
(SaMping DeSa) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan
untuk melakukan pendampingan terhadap lembaga desa dan
terhadap kelompok masyarakat miskin guna mencapai
kehidupan yang lebih baik; bahwa pendampingan terhadap lembaga desa dimaksudkan
agar peran dan fungsi lembaga desa semakin efektif dalam
pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perlu dibuat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SaMping DeSa
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12
Tahun 2016;
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENGORGANISASIAN, KRITERIA CALON SAMPING DESA, TUGAS SAMPING DESA, PEMBIAYAAN SAMPING DESA, PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SAMPING DESA, HASIL KEGIATAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan Una-Una tanggal 28 Mei 2014 (sebelum pemekaran Kecamatan Batudaka); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan penegasan batas desa dalam wilayah Kecamatan Baduka sebagai berikut:
a. Batas antara Desa Patoyan dengan Desa Taningkola;
b. Batas antara Desa Patoyan dengan Desa Kambutu;
c. Batas antara Desa Patoyan dengan Desa Lindo;
d. Batas antara Desa Patoyan dengan Desa Tumbulawa;
e. Batas antara Desa Tumbulawa dengan Desa Patoyan;
f. Batas antara Desa Tumbulawa dengan Desa Lindo;
g. Batas antara Desa Tumbulawa dengan Desa Malino;
h. Batas antara Desa Tumbulawa dengan Desa Siatu;
i. Batas antara Desa Siatu dengan Desa Tumbulawa;
j. Batas antara Desa Siatu dengan Desa Malino;
k. Batas antara Desa Siatu dengan Desa Bomba;
l. Batas antara Desa Boma dengan Desa Siatu;
m. Batas antara Desa Bomba dengan Desa Malino;
n. Batas antara Desa Bomba dengan Desa Molowagu;
o. Batas antara Desa Kulingkinari dengan Desa Bomba;
p. Batas antara Desa Kulingkinari dengan Desa Molowagu;
q. Batas antara Desa Molowagu dengan Desa Kulingkinari;
r. Batas antara Desa Molowagu dengan Desa Bomba;
s. Batas antara Desa Molowagu dengan Desa Malino;
t. Batas antara Desa Malino dengan Desa Molowagu;
u. Batas antara Desa Malino dengan Desa Bomba;
v. Batas antara Desa Malino dengan Desa Siatu;
w. Batas antara Desa Malino dengan Desa Tumbulawa;
x. Batas antara Desa Malino dengan Desa Lindo;
y. Batas antara Desa Lindo dengan Desa Malino;
z. Batas antara Desa Lindo dengan Desa Tumbulawa;
aa. Batas antara Desa Lindo dengan Desa Patoyan;
bb. Batas antara Desa Lindo dengan Desa Kambutu;
cc. Batas antara Desa Kambutu dengan Desa Lindo;
dd. Batas antara Desa Kambutu dengan Desa Patoyan;
ee. Batas antara Desa Kambutu dengan Desa Taningkola;
ff. Batas antara Desa Kambutu dengan Desa Luangon.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
9 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, maka perlu disusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
4 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggsl, Dan Trasmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigraso Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGALOKASIAN;
BAB III
PENYALURAN;
BAB IV
PENGGUNAAN;
BAB V
PELAPORAN DAN DESA;
BAB VI
PEMANTAU DAN EVALUASI;
BAB VII
SANKSI;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Serta Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati perlu menetapkan besaran pengasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penghasilan Pemerintah Desa; Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 257/PMK.07 12015 tentang Tata Cara
Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan
terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah
se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun
2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 /
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6
Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017; Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-734/ PK/ 2016.
Peraturan ini memuat tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotabaru TA 2017 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Dasar dan Tujuan Penetapan; Mekanisme Penyaluran, Pencairan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
