pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat , perlu dilaksanakan penyerdarhanaan Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
b.untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan terpadu Satu Pintu , perlu mendelegasikan kewenangan penadatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 25 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 96 Tahun 2012
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014
7. PERMEN Pendayungan No. Per/20M/2006
8. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006
9. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008
10. PERDA No. 8 Tahun 2008
11. PERBUP No. 49 Tahun 2017
12. PERBUP No. 6 Tahun 2018
Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelanyan perizinan dan non perizinan kepada DPM - PPTSP Kabupaten Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM DATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistika, maka penyediaan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan Lombok Tengah Menuju Satu Data, maka diperlukan adanya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Forum Data di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Manfaat dan Karakteristik Forum Data, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Pengelolaan Kegiatan Forum Data, Pembinaan dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 504 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Garut serta dalam rangka mewujudkan sistem pengendalian intern Pemerintah secara efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka perlu disusun pedoman penilaian risiko dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko
UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 23 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 8 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Garut No 19 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Garut No 6 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Garut 9 Tahun 2016; PERBUP Garut No 504 Tahun 2011; PERBUP Garut No 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Kutim Tahun 2018 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan meningkatnya perkembangan pembangunan masyarakat dan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara Penilaian dan Pengolahan Data; Tata Cara Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan; Pengenaan Tarif Pajak untuk Jasa Layanan Penyangga; Penolakan Wajib Pajak terhadap SKPD; Penutupan Objek Pajak; Media Bayar, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; Tugas dan Wewenang dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak; Tata Cara Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Tata Cara Pembukuan dan Laporan; Format Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
135 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu
diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun
2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan
Kesehatan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 3 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang meliputi: Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); Penyelenggaraan Jamkesda yaitu Sumber Pendanaan, Penganggaran, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Besaran Bantuan Jamkesda, Penyelenggara Jamkesda, Mekanisme Jamkesda; Pelaporan; serta Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan mempercepat proses pelayanan penetapan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 1977, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.12 Tahun 2016, Perbup No.32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kenaikan gaji Berkala; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu
menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo yaitu pasal 39, dan 40
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3)Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerahdan dalam rangka
penyelenggaraan pelatihan kegiatan yang Kompetitif kepada
masyarakat maka perlu di bentuk organisasi dan tata kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten
Bengkulu Utara;
b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
LatihanKerja Dinas KetenagakerjaandanTransmigrasi
Kabupaten Bengkulu Utara telah memperoleh rekomendasi
dari Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal
28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara;
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 13 Tahun 2003
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 23 Tahun 2004
7. Permendagri No. 12 Tahun 2017
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Perda kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
10. Perbup Bengkulu Utara No. 47 Tahun 2016
Pasal 2
UPTD BLK adalah Unsur pelaksana teknis operasional Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang berkedudukan di Desa
Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya yang mempunyai wilayah
kerja Balai Latihan Kerja itu sendiri dan dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkulu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan apresiasi atas pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran honorarium dan jasa transportasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer Daerah dan Jasa Transportasi Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2012.
Ketentuan Umum; Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
