Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dınas Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk menunjang kepentingan kedinasan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang, maka perlu menetapkan Pedoman
Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan ini memuat ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip-prinsip perjalanan dinas; ketentuan perjalanan Dinas Dalam Negeri; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kota Sungai Penuh
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah intern Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah intern Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kota Sungai Penuh, perlu menyusun pedoman telaah intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kota Sungai Penuh;
UU No.25 Tahun 2008;UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2012;
Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kota Sungai Penuh
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa yang mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, maka perlu memberlakukan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Brito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem Dan Prosedur Pembayaran Non-Tunai
3. Rekonsiliasi
3. pembinaan Dan Pengawasan
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2018
JASA KONSUTANSI - STANDAR BIAYA LANSUNG PERSONIL dan non personil
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/NO.404, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Lansung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Lansung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsutansi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin profesionalisme dan rasionalitas pembiayaan Jasa Konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah, perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost). Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi maka perlu diatur Pedoman tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 7 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 8 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Lampiran 7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka untuk tertib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Analisis Standar Belanja yang diberlakukan secara menyeluruh;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 60 Tahun 2002; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri 59 Tahun 2019; Permendagri 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri 27 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 8 Pasal dan 1 LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
41 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD 2009/44 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar
Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 44 Tahun 2018
JUKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 Tentanng Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah telah deitetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016. Dalam rangka pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi yang bertujuan untuk pengintegrasian data dan informasi serta mempermudah proses penyampaian pelaporan Kinerja yang tersebar pada masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Serang, maka peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU no 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; Permenpan No 53 Th 2014; Perda Kab serang No 15 Th 2006; Perda Kab serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 th 2016; Perda Kab serang No 11 Th 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
mengatur tentang KEWENANGAN MUTASI PNS, JENIS DAN KLASIFIKASI MUTASI PNS, PERSYARATAN MUTASI PNS, PROSEDUR MUTASI PNS,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
