Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2021

Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sistem Dan Prosedur Pembayaran Non-Tunai 3. Rekonsiliasi 3. pembinaan Dan Pengawasan 4. Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

28 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

28 Juli 2021

Tanggal Berlaku

28 Juli 2021

Sumber

BD.2021/NO.44

Subjek

APBD - DESA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 521 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Bupati-no44-2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

transaksi non-tunai

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2021/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa yang mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, maka perlu memberlakukan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Brito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sistem Dan Prosedur Pembayaran Non-Tunai 3. Rekonsiliasi 3. pembinaan Dan Pengawasan 4. Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2021

Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Barito Kuala

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT