PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 552
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja yang Berorientasi pada Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis ; Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tegah.
Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Bantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Darok yang merupakan pemekaran dari Desa Bantai dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 3, Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 7, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, dan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, maka perlu meningkatkan Kompetensi bagi
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Trenggalek;
b. bahwa dalam rangka pengembangan Kompetensi guna
mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas,
kompeten dan profesional perlu adanya regulasi yang
mengatur pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil
Negara yang terintegrasi dan secara sistematis serta
berkelanjutan sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil
Negara Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun
2020; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016;
Materi pokok: mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil
Negara Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
b. monitoring dan evaluasi pengembangan Kompetensi;
c. pembiayaan pengembangan Kompetensi;
d. pemanfaatan teknologi informasi pengembangan Kompetensi;
dan
e. Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
jumlah 63 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2022
PERBUP Kab. Klaten No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Klaten No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
merupakan bahan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2023, perlu menetapkan Standar Harga Satuan
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun
2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Fungsi
Bab IV Standar Harga Satuan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 26 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pesawaran No. 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP Non 18 Tahun 2016, PP no 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMenpora No 33 Tahun 2016, PerMendagri No 90 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupateng Pegunungan Bintang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023, memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis, Arah Kerangka Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan serta dengan dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan lzin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat; bahwa berdasarkan perkembangan masyarakat dan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat kedudukan, tugas, dan fungsi;susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional;tata kerja;kepegawaian terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dirubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana demaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PolewaliMandar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 26 tahun 2004;UU No. 12 tahun 2011;UU No. 5 tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 33 Tahun 2020;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 64 Tahun 2020;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permenkeu No. ^0/PMK.02/2021 Tahun 2022;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas jabatan Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao; Bab 3. Uraian Tugas Jabatan Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao dicabut
21 halaman; 513 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/19/Setd;aTapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Pulau Jambu dengan Desa Pulau Limbun
Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
