Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.215 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010

Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Perda No.29 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 30 Tahun 2016

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kabupaten Ciamis

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2015

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Mencabut :

Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 30 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 30 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Subang

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP NO 30 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SUBANG

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2013/30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Subang

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 49 Tahun 2008; UU 28 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi dan Perhitungan Retribusi, Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan dan Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Retribusi Kadaluarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Pelaporan Retribusi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2020

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

Kesehatan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019

Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna menberikan kemudahan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo dan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah KAbupaten Gorontalo sejalan dengan tuntutan pelayan Administrasi Kependudukan yang profesional, dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima sesuai dengan perkembangan teknologi.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2006; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.37 Tahun 2007; Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No.38 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem InformasiKematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pelaporan, serta Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2010

Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Klaten

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Perbup_30th2010.pdf

Abstrak

organisasi layanan pengadaan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2010/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut tentang Organisasi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Klaten; bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) bertahap di lingkungan instansi pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014

Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 181/KEP/ M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 363/KEP/M.KOMINFO/10/2009

Download :
Kemen Kominfo Nomor 30 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2002

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indosat Tbk.

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
PP No.30 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 30 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP-NO-30-TAHUN-2014-ocr.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014/NO.30, TBD No.30, LL KAB. SINTANG: 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, perlu diatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.3 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 200, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Sanksi Administratif; Pengendalian dan Pengawasan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2002.