INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/ JASA KEGIATAN - STANDARISASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2020/ No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium
Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/
Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu
menetapkan Standarisasi Indek Biaya Honorarium
Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium
Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/
Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Patokan harga satuan, Jenis Belanja Barang/Jasa dan/atau Belanja Modal yang belum diatur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Tata Nilai Pengadaan;
Ruang Lingkup Pengadaan;
Para Pihak;
Perencanaan Pengadaan;
Persiapan Pengadaan;
Pelaksanaan Pengadaan;
Pembayaran Prestasi Kerja;
Keadaan Kahar;
Pemutusan Surat Perjanjian;
Sanksi;
Penyelesaian Perselisihan;
Pelaporan dan Serah Terima;
Konstruksi Sederhana dan Konstruksi Tidak Sederhana;
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengadaan secara Elektronik;
Ketentuan Lain-lain; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 43 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur NegaraPengadaan Barang/JasaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Majalengka No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari dana BLUD dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan penerimaan pembiayaan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak Yang Tidak Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak Yang Tidak Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa melalui elektronik, fleksibilitas pengadaan barang/jasa, unit layanan pengadaan, evaluasi dan pengawasan, sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, pelayanan sengketa kontrak, pengadaan barang/jasa dengan proses mendahului.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu diatur Kode Etik Pelaki Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip dan kode etik pengadaan, obyek kode etik, komite etik, sekretariat komite etik, pemeriksaan dan keputusan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
yang memenuhi ketentuan indikator penilaian kinerja unit
penyelenggara layanan publik sebagaimana ketentuan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik diperlukan kode etik Pelayanan Publik di Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kode Etik Bagi Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun wajib dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2020 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengadaan dan Standar Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kab. Pasaman Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas, efisien, dan keseragaman dalam penyusunan satuan harga pada RKA/DPA Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Daerah di Lingkungan Pemkkab. Pasaman
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, PMK No. 78/PMK.02/2019, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. 16 Tahun 2016, Perda Kab. 5 Tahun 2019, Perbup Pasaman No. 78 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. SSH Barang/Jasa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 41 Tahun 2020
KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Labuhanbatu Selatan No. 42 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nilai Dasar, Prinsip, dan Etika; Pembentukan Kelembagaan Majelis Pertimbangan Kode Etik; Penegakan Kode Etik; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga
barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020, perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005; PP No 27 tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 7 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 11 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; PMK No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 33 Tahun 2019; PMK No 33 Tahun 2019; PMK No 78/PMK/02/2019; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda kab Pati No 1 Tahun 2017; Perbup Bupati Pati no 50 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pati No 15 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perbup Pati No. 50 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2020.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga dan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 51), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar
Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 15),
diubah
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
