Pajak dan Retribusi Daerah-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2022/152
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020, Dan dalam Rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan rencana Kerja pemerintah daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah, alokasi dana dari hasil pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada desa, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 27 Tahun 2022
PeraturAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENAMPUNGAN RUMAH SEMENTARA
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara
ABSTRAK:
a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Utara semakin meningkat, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruh d Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengamanatkan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak harus menyelenggarakan fungsi layanan penampungan
sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Penampungan Sementara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA
BAB IV KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN
BAB V SINERGI DATA
BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI DAN MEKANISME ADUAN
BAB VII KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
-
-
19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2022
FASILITASI PROGRAM DAN PERAN SERTA PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG DALAM PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI RUMAH KOLABORASI DAN PARTISIPASI (RUKO PARTI) DI KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Fasilitasi Program Dan Peran Serta Perusahaan Secara Langsung Dalam Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Melalui Rumah Kolaborasi dan Partisipasi (RUKO PARTI) di Kabupaten Tanggamus.
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus, guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, unggul berkualitas perlu dilakukan upaya nyata dalam bentuk peningkatan capaian mutu pendidikan, kolaborasi dan partisipasi stakeholeder, serta keterlibatan perusahaan dalam pendidikan;
keterlibatan dan peran serta perusahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus dapat
terlaksana perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Program Dan Peran Serta Perusahaan Secara Langsung
Dalam Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Melalui Rumah Kolaborasi dan Partisipasi (RUKO PARTI) di Kabupaten Tanggamus.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Ttahun 1997; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; PP No. 74 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanggamus No. 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Fasilitasi Program Dan Peran Serta Perusahaan Secara Langsung Dalam Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Melalui Rumah Kolaborasi dan Partisipasi (RUKO PARTI) di Kabupaten Tanggamus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 27 Tahun 2022
Perbup Kab. Buton Tengah No. 56 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pernerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perungang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 173,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nornenklatur Perangkat daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Tata Kerja Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Buton Tengah
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 183 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kode Etik Pegawai ASN, Rehabilitasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2017 dicabut.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; b. bahwa berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pengawasan perizman berusaha berbasis resiko dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; c. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, perlu pengaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Dan Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Izin Perkawinan dan Izin Perceraian, Jangka Waktu, Sanksi. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Tegal No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas PERBUP Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa guna kelancaran penanganan keadaan darurat bencana longsor di desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakusd dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 dan Perbup Tegal Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
eraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2022 (514)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 71, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Daerah Tirta Gerbang Emas.
Dasar hukum Peraturan Bupai ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2008; Perda Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penghasilan dewan pengawas, tata cara pengangkatan sekretaris dewan pengawas, pelaksanaan cuti direksi, tata cara pelaksanaan seleksi dewan pengawas dan direksi, pengahasilan pegawai, penjatuhan hukuman pegawai, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
