PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Unda g Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Peta Rencana SPBE; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
161
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 Hal Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan perubahan kelas jabatan bagi JF Auditor dan perubahan nama jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan perubahan nama jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kualan Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2022
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerinng Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan ketiga atas Peraraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penataan
bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem
pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di
Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan peta proses
bisnis; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun
2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai, sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peta proses bisnis Pemerintah Kabpaten Kebumen yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 dicabut.
268 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 96 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2021, PP No 6 Tahun 2021, PP No 7 Tahun 2021, PP No 10 Tahun 2021, PP No 21 Tahun 2021, PP No 22 Tahun 2021, Perpres No 97 Tahun 2014, Perpres No 10 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, PerMendikbud No 31 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014, Permendikbud No 84 Tahun 2014, PerMendagri No 138 Tahun 2017, PerMendagri No 3 tahun 2018, PerMenLHK No 3 Tahun 2021, PerMenkoinfo No 3 Tahun 2021, PerkaBKPM No 4 Tahun 2021, PerMenParekraf / PerkabParekrag No 4 Tahun 2021, PerMenPUPR No 6 Tahun 2021, PerMenakre No 6 Tahun 2021, PerMenperin No 9 Tahun 2021, PerBPOM No 10 Tahun 2021, PerMenKP No 10 Tahun 2021, Permenhub No 12 Tahun 2021, PerMentan No 15 Tahun 2021, Permendag No 23 Tahun 2021, PerMendagri No 25 Tahun 2021, Permendag No 26 Tahun 2021, PerkaBKPM No 54 Tahun 2021, Perda Kab Lampung timur No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupatiberlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan,kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial konomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi,ahwa sesuai ketentuan pada Diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014,Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2020.
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 3 Pengangkatan dan pemberhentian Staf Medis
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 328/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk sesuaikan dan berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 242/KPTS/BPKAD/2022 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati No 5 /KPTS/BPKAD/2022 tentang Penetapan Utang Belanja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Tata cara Penyelesaiannya
Tahun Anggaran 2022 terdapat Utang Belanja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 10 Tahun 2021; PERMENDAGRI No 52 Tahun 2012; PEREMENDAGRI No 62 tahun 2017; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No 27 Tahun 2021; PERDA No 7 Tahun 2019; PERDA No 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati No 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa peta proses bisnis adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan dan dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi,
tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kota Pagar Alam;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman penyusunan peta proses bisnis pemerintah kota Pagar Alam, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Diatur mengenai ketentuan umum, ketentuan penutup dan lampiran tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
5 hlm, Lampiran : 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Perbup Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatahusaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperlancar prosedur dan tata cara penyusunan serta penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021, namun ada beberapa tambahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022
Materi Pokok
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2022.
Jumlah Halaman : 155 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
