Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.509 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1957

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PP No. 52 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 52 Tahun 2019

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ketenagakerjaan

Download :
PERWAKO NO 52 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan pasal 162 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kota Payakumbuh, sangat dibutuhkan Tenag Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, FRAKSI, TENAGA AHLI FRAKSI, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
8 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1983

Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Dan Besarnya Biaya Pembelian Alat Bantu/Prothese Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Mengubah sebagian :

Mengubah besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 menjadi Rp300.000n
Menambah huruf E pada Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977

Download :
Keppres No 53 TH 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2014

Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan

Ketenagakerjaan

Download :
Perwal Pekalongan 53 2014.pdf

Abstrak

POLA HUBUNGAN KERJA

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasab, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di daerah; bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang professional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu pola hubungan kerja perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat mengenai pola koordinasi beserta dengan penjelasannya yang selanjutnya dibahas mengenai koordinasi dengan lembaga terkait berkenaan dengan hubungan yang harus dibangun.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
42 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 53 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

Download :
2019 PERWAL MAGELANG NO 53.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2019/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tengtang perubahan Pasal 1 angka 7, perubahan Pasal 3 ayat (1), penghapusan Pasal 5, penyisipan Pasal 11A, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 diubah.
7 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2012

Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mengubah :

PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download :
PP Nomor 53 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 53 Tahun 2023

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja NonFormal

Ketenagakerjaan

Download :
Perbup Kab. Brebes No.53 Tahun 2023.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-non-formal

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2023 No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja NonFormal

ABSTRAK:

Bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal, perlu suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal di Kabupaten Brebes, dengan persyaratan dan prosedur pendaftaran yang jelas. Melalui program ini, peserta memiliki akses ke manfaat seperti pelayanan kesehatan, santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, serta beasiswa pendidikan anak, yang diatur secara rinci sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan data peserta dan penentuan besaran iuran juga diatur dalam peraturan ini untuk memastikan program berjalan dengan baik dan adil bagi peserta.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
15 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 53 Tahun 2016

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 53 THN 2016 TTG UPTD BLK SOSNAKER.pdf

Abstrak

struktur-organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2016/No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 7 Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.40 Tahun 2010; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, eselonering, tata kerja serta pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
7 halaman, Lampiran 1 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 53 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

Ketenagakerjaan

Download :
Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, LK.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Transmigrasi Kata Palopo sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ) '' .. ...,_ .. ' 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 13)
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASIKOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekreta.ris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; ' ' 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 ( 1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk. d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, tercliri atas : 1) Seksi Promosi dan Kemitraan; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; 3) Seksi Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Transmigrasi. e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Walikota ini. ' . BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Transmigrasi, membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi yang berkedudukan dibawa dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Baglan Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ' ' c. melaksanakan penyusunan norma, sta.ndar, prosedur dan kriteria lingkup Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. mengoordinasikan pelaksanan kegiatan dinas dengan instansi terkait; e. membina bawahan dalam pencapaian program dinas; f. mengarahkan penyelenggaraan kegiata.n dinas; g. menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; h. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; i. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan dinas melalui laporan yang ada untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Transmigrasi; k. melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 1. melaporkan hasil kegiatan dinas Transmigrasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk menjadi bahan dan penentuan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rinct.an Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah/negara; milik g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut basil temuan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai RI.net.an Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 8 (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Transmigrasi dalam bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Fu.ngsi. : a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan Penataan Persebaran Penduduk; b. penyusunan bahan petunjuk telmis urusan di bidang -Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; d. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penataan Persebaran Penduduk. 8 / (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencanaprogram kegiatan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; e. menyusun bahan petunjuk pelaksanaaan pembinaan potensi kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; g. melaksanakan penyediaan tanah; h. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; i. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; j. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; 1. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pasal 9 ( 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi bina potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi bina potensi kawasan transmigrasi; d. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan; e. melaksanakan advokasi lahan; f. melaksanakan perencanaan kawasan meliputi perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan dan pengembangan masyarakat; g. memfasilitasi penetapan kawasan; h. menyelenggarakan mediasi dan kerja sama antar daerah; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 10 (1) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan tanah dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah; e. melaksanakan identifikasi, penataan dan pengelolaan tanah; f. menyiapkan pelaksanaan dokumentasi penyediaan tanah; g. menyiapkan dan mengevaluasi lahan, sarana dan prasarana; h. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kelayakan permukiman; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksl Penataan Persebaran Penduduk Pasal 11 (1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Tu.gas Pokok: mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Rincian Tugas: a. merencanakan kegiatan penataan persebaran penduduk; b. membagi tugas di lingkup seksi penataan persebaran penduduk; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi penataan persebaran penduduk; d. melaksanaka.n penyiapan perpindahan; e. menyiapkan calon transmigran dan penduduk setempat; f. melaksanakan pelayanan perpindahan; g. melaksanaka.n penataan dan adaptasi; h. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanaka.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BID.ANG PENGEMBANGAN KAWAS.AN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pasal 12 (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Fungsl.: a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi dan Kemitraan, dan Pengembangan Kawasan, Usaha, Sosial dan Budaya; b. pelaksanaan promosi dan kemitran; c. pelaksanaan pengembangan sa.rana dan prasarana kawasan transmigrasi; d. pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Rind.an Tu.gas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan kawasan transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan promosi dan kemitraan; e. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi; g. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; h. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; 1. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Promosi dan Kemitraan Pasal 13 (1) Seksi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Promosi dan Kemitraan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan promosi dan kemitraan; b. membagi tugas di lingkup seksi promosi dan kemitraan; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan; d. melaksanakan promosi dan publikasi; e. melaksanakan kemitraan badan usaha, masyarakat dan kelembagaan pemerintah; f. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan saran.a permukiman dan kawasan; e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana pemukiman dan kawasan; f. melaksanakan penyerasian lingkungan; g. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan sosial budaya; b. membagi tugas di lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; d. melaksanakan petunjuk teknis penyuluhan produksi tanaman pangan dan non tanaman pangan; e. melaksanakan pentunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil; f. melaksanakan fasilitasi lembaga ekonomi dan pennodalan; g. menyelenggarakan penyuluhan pengembangan wirausaha dan kemitraan usaha; h. melaksanakan petunjuk teknis penyediaan pangan dan kesehatan; i. melaksanakan fasilitasi pendidikan, mental dan spiritual, dan seni budaya; j. melaksanakan penyediaan masyarakat; kelembagaan pemerintah dan k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; 1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Transmigrasi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. ... '• BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Dinas Transrnigrasi dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 53 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Temaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Purbalingga No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Download :
PERBUP NO 53 TH 2022-OCR.pdf

Abstrak

kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-tenaga-kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2022 No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Temaga Kerja Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : DINNAKER memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Daerah Kabupaten, termasuk sub urusan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. DINNAKER juga membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm beserta Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 1983.