Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.609 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2017

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PENCEGAHAN-DAN-PENINGKATAN-KUALITAS-TERHADAP-PERUMAHAN-KUMUH-DAN-PERMUKIMAN-KUMUH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD NO.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif; b. bahwa masyarakat di Kota Balikpapan membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1959;UU No 3 Tahun 1953; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Perencanaan Penanganan Pola Penanganan Penyediaan Tanah Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pola Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Larangan Sanksi Administratif Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Pemberian Insentif Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku pada tanggal diundangkan.
73 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021

PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 3 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa guna mengembangkan invensi dan inovasi di daerah serta bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
Mengingat: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI, MEKANISME PENGELOLAAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda-no.3-th-2012.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.3 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 202, PP No.68 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2009, UU No.4 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.4 Tahun 2001, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.47 Tahun 2008, PP No.76 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, PP No.10 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2010, PP No.20 Tahun 2010, PP No.22 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010,Perpres No.5 Tahun 2010, Perpres No.3 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 26 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
201410003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Kab. Agam No. 3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD Kab. Agam Tahun 2021 No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2005, Perda Kab. Agam No. 13 Tahun 2011
RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
12 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
81.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Nomor 3 Tahun 2018 ttg rencana induk pariwisata.pdf

Abstrak

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017 - 2032

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3, TLD NO.3, LL PROV.KALBAR: 26 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.10 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.26 Tahun 2008, PP No.50 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah, Rencana Pengembangan Perwilayahan pariwisata, Rencana Program Pembangunan pariwisata, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 15 halaman dan 11 halaman penjelasan;

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021

RENCANA TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2021-2041

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2021perda003.pdf

Abstrak

RENCANA TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2021-2041

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2021-2041

ABSTRAK:

Untuk mengarahkan pembangunan Kota Batam dengan memanfatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Rencana Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2041

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
152 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PEDOMAN KERJA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA 2019

ABSTRAK:

a. bahwa honorarium dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diberikan berdasarkan standar yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Togas Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50); Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerj a dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 201 9 (Berita Daerah Kata Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .