Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 812 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pengangkatan Nona Prof. Dr. B. Polak Sebagai Guru Besar Pada Universitas Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

Keppres No. 224 Tahun 1952.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pengangkatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Moneter Dan Capita Selecta Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Di Jakarta

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

Keppres No.207 Tahun 1951.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

INPRES NO 4 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

INPRES NO 3 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

INPRES NO 8 TH 2001.pdf

pengkajian - penerapan teknologi

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

ABSTRAK:

Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 227/M Tahun 2001 telah diberhentikan dengan hormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana tidak adanya lagi jabatan Wakil Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001;
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penuntasan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2001.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

INPRES NO 3 TH 2001.pdf

penerapan - pengembangan teknologi

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, https://jdih.setkab.go.id :5

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

ABSTRAK:

Bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2001.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Ip0101998.pdf

ilmu pengetahuan - teknologi

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 10, https://jdih.setkab.go.id :4

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ABSTRAK:

Bahwa sejalan dengan pesatnya kemjuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa-bangsa di dunia, maka kedudukan dan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin penting di masa-masa mendatang; bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi dan demi kesinambungan pembangunan nasional, perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995;
Menteri Negara Riset dan Teknologi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memantapkan dan meningkatkan upaya pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan mengembangkan kerjasama dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1998.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pameran Kedirgantaraan Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

INPRES Nomor 7 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia Dalam Sevilla Expo 1992 di Spanyol

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1990.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Riset dan Inovasi Daerah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PERDA Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2024.pdf

RISET DAN INOVASI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Riset dan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan berbagai inovasi; bahwa inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 38 Tahun 2017, Permendagri No. 104 Tahun 2018, Permendagri No. 7 Tahun 2023, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2021
RISET DAN INOVASI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
22

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1952.