petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sd/smp kabupaten karimun
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun dan membantu murid dari keluarga kurang/tidak mampu, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 1998; PP No. 48 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan budaya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan; Bahwa agar nilai-nilai budaya pemerintahan dapat terimplementasi ke dalam diri pribadi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: Pelaksanaan Budaya Pemerintahan, Sosia;isasi dan Internalisasi, Kelompok Budaya Pemerintahan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Jumlah Halaman: 12 HLM ; Lampiran : 26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2018
perpustakaan elektronik - penyelenggaraan perpustakaan elektronik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2018/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik I-Pemalang ”Klik Pintar” Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat diakses dengan cepat dan mudah, perlu inovasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyelenggarakan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang ”Klik Pintar” di Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", ruang lingkup perbup, penyelenggaraan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar", tata kelola sistem kerja, pemustaka, pengamanan, pengawasan, pelayanan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar",
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2018
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja , Kebijakan Pemerintah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Perubahan
RKPD apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam
Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian
dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 yang diatur
dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi; 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018.
Mengatur perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI
DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2018
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
6. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
8. peraturan meteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 02 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pringsewu 2009-2029
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten pringsewu tahun 2005-2012
14. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat tarif retribusi tempat khusus parkir diangap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan besarnya tarif retribusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
Permenhub No. 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 32 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis
Mencabut :
Keputusan Menteri perhubungan Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa jalannya pembangunan infrastruktur memerlukan adanya sinergisitas seluruh unsur perangkat daerah. Guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional diperlukan langkah-langkah percepatan koordinasi dan pelaporan dengan Pemantauan yang efektif, berkomitmen dan bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub Kaltim tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan percepatan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Perpres No.75 Tahun 2014; Perpres No.3 Tahun 2016; Permenko Perekonomian No.12 Tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan percepatan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, percepatan koordinasi, tindak lanjut koordinasi dan/atau penyelesaian, pelaporan dan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
Mengendalikan pembuangan limbah domestik, melindungi kualitas air tanah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-Undag Nomor 30 tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;
Bertujua mengendalikan pembuangan limbah domestik dan melindungi kualitas air tanah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(3,4 Dan 5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Palopo, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Penanaman Modal (Lembaran Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1138
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di
Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 05);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PEMANTAUAN,PEMBINAAN,DANPENGAWASAN PENANAMAN MODAL
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
TAHUN 2018 Nomor 32
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
