Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.767 peraturan dalam 0,093 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 36 Tahun 2019

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG

Struktur Organisasi

Abstrak

EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sampang yang diwadahi dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang.
Mengingat : 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah; 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pengisian Jabatan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
38 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2008

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru

Struktur Organisasi

Download :
PW36-2008.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2008

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2008/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Kelompok Jabatan Fungsional Dan Unit Pelaksana Teknis; Tata kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Ciamis No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
PERBUP Kab. Ciamis No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 36 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim

Download :
Perbup 36 Tahun 2022.pdf

Abstrak

perubahan-pembentukan-susunan organisasi-tugas fungsi-rsud

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 18 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan dalam Perbup No. 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim diubah, yaitu ketentuan Pasal 5; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40, dihapus; Pasal 41 diubah; Pasal 42 diubah; dan bagian Lampiran diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim
5 hlm, 1 lampiran 1 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2018

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Pinrang Nomor 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PE\IBENT\IIV,..'l l,:,it'l' ?£t.AKSA.'1;.\ n':K.."ll'S SATl.AN PE:.DIDIKA'I FORMAL ';EKOU..H DASAR '<EGER! PAOA [l'.',',S Pf:'>0!0\IU, DA:>! K£BLDAYMf>

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,·
ct t1,�on da, �· uda,aae,· ,h Tm1,1<ot ll di Sulawesi ll.nrll>o.ran \cpta. Rcpubu,t lnd=,:s.a Tahun 1959 r-,><n<iT 7•. T:omblhar. ta,, ,ti.ran 'l� Rq,ubl.• :ndonn.LJO N"mo, 1822), Undani·I.� ',o,:,..:,, l2 Tah'-'n 2011 con-a Pcmbcntukan Pc"'1..ran Penandan&·,..ndanpn 11..etni.tan l\epra RepubWt !ndorne ..... Tahun '2011 So,:nor 82 Tambalw..., Le"'i.tan Septa. Rtp1,1bt1k lndonr•ia Somo, 5234 l:nc!Ang·Ur.du.g Sum<>< 5 ·,>.hun llJI& tent.a,.,.,..,.., • ...,, S;p:l ',qp,.n. ...cmb&:In :-.cpn Repubhk lndone•·• T;ohun 201• '\omot b. Tam� l.crr.ba:In ,. • .,.,.., Rrpul>lilt lndonesi.w. N<>moc 5•9•, • .;nda.'ll·Cnd&r,& l>cmor :i3 Tllhun 2014 <<ntan& Pcir.enr.:.han �llh tl.cr:1t.cin '•p.n Repu.b.,lt -;i,:,nn,i�Jllhun 201� -..;omor 244 Tamb&han Lemt.cin Nq;t.-. R� h,4onn.,a :-.omor 5587: se�m,u,a icla.', d,,._bah bo;t,c,.-•p& kal.i te!"Ilth:r dmga:, Cnda:li 1:1",J.ill'lg 'i<1n;or 9 Tllhun 2015 tentan& Pcn...b&h•r Ked,..._ •ta� c-.1-u, � Somo, 13 Tat.1.n 2014 tcnan1 'frr.cr.n:al--"' )ae-.1 ...cmbatal\ ',cpa Rqn;bi,k ·•tnt Tv.c., 20:s \J·,o, � Tun:.t.han Lcraban.& ,epra lle,>..Ibbil lllQO-.tW, ·- ...- 56'"9); � &r11· N< =· ,·.-" i::n,; . ·.iu-.1 ' ,.�,r� .� ...._ , ... Tar,c..ti.. !.< .. ...- _. .. • a • bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,· ,
BAB 1 KETENTYUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
<OMOR wc TAHl:', 2018
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 36 Tahun 2016

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.36 THN 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 4 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Jabatan dan ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
16 Halaman, Penjelasan : 3 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 36 Tahun 2019

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perwako No 36 Tahun 2019.pdf

Abstrak

SOTK

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2019/NO.30,LL KOTA SINGKAWANG : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP N. 12 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2016, Perwako No. 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Jabatan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
-Dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa pada saat perwako ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT sebagaimana dalam Perwako No. 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
Peraturan ini memiliki 12 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 36 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi

Download :
PW_36_Tahun_2022.pdf

Abstrak

struktur - organisasi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Padang No. 36 Tahun 2022

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 18 Tahun 2016, PermendPANRB No. 17 Tahun 2021, PermendPANRB No.25 Tahun 2021, Perda Kota Padang Nomor & Tahun 2016
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
33 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keija Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 27)

Download :
Perwal No. 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2018/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pearaturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai; Bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai, serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam teks diatas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Binjai nomor 27 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2016

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN - TUGAS DAN FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi: Sekretariat; Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum; Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional; UPTD; dan Jenis Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Batang Hari Nomor 28 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Perbup ini.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Perbup ini.
20 hlm., Lampiran 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.