Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,06 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2015

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Download :
PP Nomor 106 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2015

Pengunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PM_106_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 106 Tahun 2015

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Bengkulu Selatan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
perbup no 106 tahun 2015.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI BENGKULU SELATAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten BS Tahun 2015 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Bengkulu Selatan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

Menimbang; a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan public; b. Bahwa Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pendelegasian sebagai wewenang bupati kepada Camat;
1. UU No. 04 Tahun 1956 2. UU No. 23 Tahun 2014 3. UU No. 25 Tahun 2009 4. PP No. 65 Tahun 2005 5. PP No. 38 Tahun 2007 6. PP No. 41 Tahun 2007 7. PP No. 19 Tahun 2008 8. Permendagri No. 24 Tahun 2006 9. Permendagri No. 20 Tahun 2008 10. Permendagri No. 04 Tahun 2010 11. Perbup Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2014
Pasal 2 (1) Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (2) Ruang lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi: a. Pelayanan bidang perizinan; dan b. Pelayanan bidang non perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
6 Halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Download :
Perpres Nomor 106 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 106 Tahun 2015

Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

PIDANA – PENGANGKUTAN - MEKANISME

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 106, BD.2015/NO.108

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014.
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : Mekanisme pengangkatan Gugus Tugas, Struktur keanggotaan Gugus Tugas dan Uraian pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
8 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 106 Tahun 2015

Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sumedang No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa

Download :
Perbup 106 Th 2015 ttg Tata Cara DBH ADD.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 106 Tahun 2015

Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Mencabut :

PERBUP Kab. Bantul No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 106 Tahun 2015

Pemberian Tunjangan Biaya Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup-No-106-2015.pdf

Abstrak

PEMBERIAN-TUNJANGAN-BIAYA-PERUMAHAN-BAGI-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, LD.2015/NO.106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Biaya Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Sebagai tindaklanjut dari Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD; Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan; Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin No. 170/0503/DPRD/2015; Berdasarkan Surat Bupati Banyuasin No. 900/957/DPPKAD-Ag/2015; Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin No. 18-PUU/KPTS/SETWAN/2015; Berdasarkan Berita Acara No. 19-PUU/KPTS/BA/SETWAN/2015; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Biaya Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tunjangan perumahannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin No. 327 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 106 Tahun 2015

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Aparatur Pemerintahan Desa

Desa pendidikan dan pelatihan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 106 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Bupati No 106 Th 2015.pdf
Perbup Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman - administrasi

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2015/NO.513

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengadministrasian Surat Masuk, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.