Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.767 peraturan dalam 0,104 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2021

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
2021pg00320035.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD 2021/35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman unit pelaksana teknis daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, berimplikasi pada perubahan nomenklatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017,
Terdiri dari 11 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, UPTD Di Lingkungan Badan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja, Tata Kerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
mengatur mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Perbup Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Abstrak

Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2022/35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, profesional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakuk.an penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara dengan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
a. Kedudukan dan susunan organisasi; b. Tugas dan fungsi; c. Kelompok jabatan; d. UPT; e. Kepegawaian dan eselon; f. Tata kerja; dan g. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Struktur Organisasi

Abstrak

susunan-kedudukan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernur Kaltim Nomor 061/4301/B. Org-KL tanggal 16 Agustus 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegera; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permen PA-RB No.17 Tahun 2021; Permen PA-RB No.25 Tahun 2021; Perda Kukar No.8 Tahun 2016; Perda Kukar No.9 Tahun 2016.
Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksnakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Peraturan yang diubah: UU No.23 Tahun 2014.
22 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung No 35 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi, Struktur Organisasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas teknis operasional dan penunjang perangkat daerah agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pengembangan ternak kambing jenis saburai, pengelolaan terminal, kepelabuhan, dan wilayah kesatuan hutan serta pendapatan daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai peraturan perundang undangan.
1. UU Nomor 14 Tahun 1964 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 3. UU Nomor 5 Tahun 2014 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 mengalami perubahan, antara lain : perubahan uraian tugas dan fungsi, susunan organisasi pada beberapa UPTD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
71

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 35 Tahun 2015

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kaur

Struktur Organisasi

Download :
Perbup 35 2015.pdf

Abstrak

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KAUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 372

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kaur

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/4675/SJ tanggal 23 November 2011 tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah, agar Kepala Daerah lebih mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi staf ahli ; b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tugas dan fungsi staf ahli kepala daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 12 Tahun 2011 4. UU No. 23 Tahun 2014 5. UU No. 5 Tahun 2014 6. PP No. 58 Tahun 2005 7. PP No. 38 Tahun 2007 8. PP No. 41 Tahun 2007 9. Permendagri No. 1 Tahun 2014 10. Permendagri No. 57 Tahun 2007 11. Perda Kab. Kaur No. 23 Tahun 2013
Pasal 2 : (1) Staf ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan telaahan dibidangnya ; b. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan strategis dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional ; c. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi pemecahan masalah strategis untuk bahan Kebijakan Bupati ; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati ; e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultatif dalam pelaksanaan saran, monitoring dan evaluasi kebijakan untuk bahan keputusan Bupati ; f. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah dan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya. (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2017

Tugas dan Fungsi Kecamatan Tipe B Kabupaten Seluma

Desa Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 35 2017.pdf

Abstrak

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TIPE B KABUPATEN SELUMA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tipe B Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003 2. UU No. 12 Tahun 2011 3. UU No. 5 Tahun 2014 4. UU No. 23 Tahun 2014 5. PP No. 53 Tahun 2010 6. PP No. 18 Tahun 2016 7. Permendagri No. 80 Tahun 2015 8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016 9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016 10. Perbup Seluma No. 33 Tahun 2016
Pasal 3 : Kecamatan mempunyai tugas peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut : 1. Perbup No. 45 Tahun 2010 2. Perbup No. 46 Tahun 2010
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Struktur organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2022/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi dengan penataan Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
Memuat tentang: BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi BAB III Bagan Struktur Organisasi BAB IV Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan BAB V Kepegawaian BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional BAB VII Tata Kerja BAB VIII Pengisian Jabatan BAB IX Jabatan Perangkat Daerah BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 62); b. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 64); c. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 68); d. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelearga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 69); e. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 70); f. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 71); g. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 72); h. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 74); i. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 79); j. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 81); k. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 82); l. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 83); m. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 84); n. Peraturan Bupati Sarolangun 20 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 20); o. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 22 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 22); p. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan OlahRaga (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 70); q. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 52 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 52); r. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 52); s. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 53); t. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 54); u. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 55); v. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 56); w. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 71 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 71); x. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 72 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 72); y. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 74); z. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 75); aa. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 77 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 77); bb. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 98 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 98) cc. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini Memuat Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
242 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2018

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi

Download :
Pergub No. 35 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
perubahan kedua

Download :
PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Struktur-Organisasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2018/No 35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016; dalam rangka menyesuaikan muatan materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta penyempurnaan tugas dan fungsi beberapa Biro, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 dan Peratuan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 perlu diubah.
UU No 26 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perda No 6 Tahun 2018
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 6), diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Pergub No 40 Tahun 2016
Lampiran : 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.