FORUM - SINKRONISASI - SINERGITAS - PROGRAM - KERJA - PEMBANGUNAN - PEMERINTAHAN - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2021/No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
dasar pertimbangan dalam peraturan ini adlah : Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan politik,serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan di pemerintahan umum di kabupaten banyuasin sangat di perlukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola diantara para unsur pimpinan Daerah dikabupaten Banyuasin,perlu di bentuk Forum Sinronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 1 Tahun 2004;UU No 16 Tahun 2004;UU No 34 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2012;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 2 Tahun 2015;Perpres No 33 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 1 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 93 Tahun 2019
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tugas pokok,Tanggung Jawab dan Fungsi,Keanggotaan,Penyelenggaraan Rapat,Pembiayaan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan INMENDAGRI No. 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, perlu disusun Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 12 Tahun 2020; PERBUP No. 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Np. 102 Tahun 2019; PERBUP No. 97 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika naskah RKPD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 78 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata RuangKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Master Plan Smart City
Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa Smarl City merupakan konsep penggelolaan kota
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi secara efektif dan efisien untuk
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui
program kerja dan kegiatan dirumuskan secara
komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan
fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik,
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan,
kesehatan, k-emiskinan, budaya dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam Master
Plan Smarl City;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Wonosobo tentang Master Plan Smart City Kabupaten
Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Master Plan konsep Pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing
yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman,
lebih mudah~ lebih sehat , dan lebih makmur dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk
perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi
masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Tahun 2016 No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dan
perlu diganti.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011;Peratu ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabu paten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Musrenbang RKPD.
Ruang lingkup Musrenbang RKPD meliputi:
a. Musrenbang Desa;
b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
c. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
d. Forum Perangkat Daerah; dan
e. Musrenbang RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
34 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun
2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
tahun 2022; Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun
2023; meliputi: ketentuan umum; rencana kerja perangkat daerah; penyusunan rencana kerja perangkat daerah; sistematika; Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 10 Tahun 2017; PERBUPBURU No. 65 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat perubahan (RKPD) adalah dokumen perubahan perencanaan daerah atau periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan landasan penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
