Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.381 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perbup_1_2018 ttg Tanda N... Kendaraan Dinas.pdf

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1, TBD No.1, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016, Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tanda Nomor Kendaraan Dinas; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman penjelasan;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 101 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup_Clp_2017_101.pdf

BANTUAN TRANSPORT - TENAGA HARIAN KONTRAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.101

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah memiliki tingkkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil, sehingga dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya, kepada Tenaga Harian Kontrak yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamtan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Bantuan Transport bagi Tenaga Harian Kontrak yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap selama 12 (dua belas) bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
2 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Transportasi Darat/Laut/Udara Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 98.pdf

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2017/No.98

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan tunjangan transportasi bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif dan Tata Cara Sewa Kios Pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Sukoharjo 94_Th_2017.pdf

TARIF-DAN-TATA-CARA-SEWA-KIOS-PADA-TERMINAL-TAWANGSARI-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Tahun 2017/No.94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Tata Cara Sewa Kios Pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa kios pada Terminal Tawangsari yang telah selesai dibangun dalam bentuk sewa dengan pihak lain, maka perlu mengatur tentang tarif dan tata cara sewa kios pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Tata Cara Sewa Kios Pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif pemakaian kios dan tata cara sewa kios milik Pemerintah Daerah yang terletak di Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif pemakaian kios dan tata cara sewa kios milik Pemerintah Daerah yang terletak di Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 88 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Transportasi Darat/Laut/Udara Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

PERBUP 88 TAHUN 2017.pdf

TUNJANGAN-TRANSPORTASI-BAGI-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2017/No. 88 Seri E Nomor 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasall 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Popinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD. Bagi Anggota DPRD yang mengucapkan Sumpah/ Janji setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tunjangan transportasi dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/ Janji. Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 84 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Angkutan Penyebrangan Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Malteng No 84 Tahun 2017 (ekstrak).pdf

TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.355/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyebrangan Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Waai dan Ina Marina serta penambahan lintasan pelayanan angkutan penyeberangan Ina Marina – Hunimua, maka perlu dilakukan penetapan tarif. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan yang beroperasi di wilayah Maluku Tengah belum mengatur tarif pada lintasan baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2013; PERMENHUB No. PM 104 Tahun 2017; KEPMENHUB No. 58 Tahun 2003; PERDAKABMALTENG No. 45 Tahun 2008; PERDAKABMALTENG No. 04 Tahun 2016; PERBUPMALTENG No. 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Mekanisme Penetapan dan Evaluasi Tarif dan Pembagian Golongan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Barang yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 79 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PERJALANAN DINAS

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NOMOR 79 TAHUN 201...PERJALANAN DINAS.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS

ABSTRAK:

a. bahwa perjalanan dinas merupakan aktivitas dalam menjalankan tugas kedinasan yang perlu didukung pendanaan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan kedinasan; b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengatur pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber APBD, hal-hal yang diatur dalam peraturan ini a. prinsip Perjalanan Dinas; b. SPI dan SPD; c. jenis Perjalanan Dinas; d. biaya Perjalanan Dinas; e. pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan f. pengendalian

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
38 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Sukoharjo 77_Th_2017.pdf

PEDOMAN-PELAKSANAAN-ANALISIS-DAMPAK-LALU-LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2017/No.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Andalalin bertujuan untuk : a. mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur serta pengembangan suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan disekitarnya baik dari bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan c. menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur. Ruang lingkup Andalalin meliputi : a. Jalan Kabupaten; dan/atau b. Jalan Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2009 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Proses Mendapatkan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 76 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup No 76 Tahun 2017.pdf

Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD 2017/ No. 76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menekan tingkat kemiskinan di daerah maka perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar miskin dan warga miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan gratis bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyediaan Angkutan gratis bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018 yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Wilayah Penyediaan dan Nomor Rute Trayek; Waktu Penyediaan; Tata Cara Penyediaan; Tata Cara Pembayaran; Fasilitas Pendukung; Monitoring dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tunjangan Transportasi Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Sukoharjo 73_Th_2017.pdf

TUNJANGAN-TRANSPORTASI-BAGI-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Tahun 2017/No.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251);
Materi Pokok Perbup ini adalah: - Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi. -Anggota DPRD dapat disediakan kendaraan dinas jabatan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT