Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.710 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2007
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK 14 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.011/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
  2. PMK No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
177_PMK.011_2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.02/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Download file:
215_PMK.02_2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Tatacara Pembayaran Domistic Market Obligation Fee dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Download file:
Permenkeu_56_PMK02_2006.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cra Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Download file:
PMK Nomor 11 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contacs) Minyak Dan Gas Bumi
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
20_PMK.010_2005.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan BMP di Lingkungan Kemhan dan TNI
Download file:
Permenhan Nomor 49 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor
Abstrak
Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor
Download file:
pm_no._39_tahun_2012.pdf
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 12/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyusunan, Pendanaan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Download file:
KMK No 295 - KMK.06 - Tahun 2003.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut
  1. Permendag No. 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Download file:
Permendag 35 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan