Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Buru No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
PERBUP Kab. Buru No. 110 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, maka besaran belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 47 Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Buru Nomor 110 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 khusus tentang belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dan biaya makan Pimpinan dan Anggota.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, perlu diatur mengenai belanja penunjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Belanja Penunjang Kegiatan DPRK; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perka ANRI No.49 Tahun 2015, Perka ANRI No.6 Tahun 2005, Perka ANRI No.9 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Arsip Vital; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Peraturan Walikota ini memiliki 7 halaman dan 18 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan
tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas
pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara
terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Azas, Maksud Dan Tujuan;
3. Jenis Pengaduan
4. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan;
5. Hak-Hak Whistleblower;
6. Laporan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 548
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Permenhan No. 30 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Permenhan No. 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 31, BN.2019/No.1748, peraturan.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dirubah dan ditambahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 31 Tahun 2019
PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Program Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Kabupaten Samosir, sehingga dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2006; Perpres No. 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 021 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Samosir No. 39 Tahun 2018; Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 25297.K/10/DJM.S/2011; Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 2047.K/12/MEM/2013.
Lembaga Penyalur; Pengguna LPG tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
