Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah
berdampak terhadap kehidupan sosial penduduk di
Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi penduduk maka
Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial bagi
penduduk terdampak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan
Pokok dari Anggaran Beianja Tidak Terduga Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyarg terdampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bah an
Pokok dari Anggaran Beianja Tidak Terduga Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyarg terdampak Corona Virus k
Disease 2019 (Covid-19) yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk Bantuan Sosial; Kriteria Sasaran Penerima Bantuan Sosial; Tata Cara Penetapan; Tata Cara Penyaluran Bantuan; Penatausahaan dan Pertanggungjwaban Bantuan; Pelaporan; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota SUrakarta No 14 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Perwali Surakarta No 15-S Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural engan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1994; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20A Tahun 2009 dicabut.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
b. bahwa sesuai Pasal 318 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur tata cara pengamanan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah;
c. bahwa dalam rangka keseragaman penatausahaan persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu mengatur pedoman penatausahaan Persediaan;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 28 Tahun 2020
Permendagri No. 64 Tahun 2013
Permendagri No. 19 Tahun 2016
Permendagri No. 108 Tahun 2016
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ruang lingkup pedoman penatausahaan persediaan, meliputi:
a. Klasifikasi Persediaan
b. Kodefikasi Persediaan
c. Pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan Persediaan
d. Perolehan Persediaan
e. Pemeriksaan dan Penerimaan Persediaan
f. Pemeliharaan dan Pengamanan Persediaan
g. Penyaluran/Pendistribusian Persediaan
h. Pemeriksaan Fisik Persediaan (Stock Opname)
i. Penilaian Persediaan
j. Penghapusan Persediaan
k. Pelaporan Persediaan; dan
l. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2018
PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi penyelenggaraan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan/atau alat berat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka perlu disempurnakan. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Khusus untuk penggunaan BBM bagi SKPD/Unit Kerja yang menggunakan Generator Disesel sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati, Romawi IV berlaku terhitung Tahun Anggaran 2018.
18 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA–Perangkat
Daerah) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020,
perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
93 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2020 agar berjalan lebih efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Jepara Tahun 2020;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga dalam pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis barang yang ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
183 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
