PERWALI Kota Bogor No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, dan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
17 halaman peraturan dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu di susun pola karir Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Jenis Jabatan
2. Profil PNS
3. Standar Kompentensi
4. jalur Karir PNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2021/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan
nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh
Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 1974; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; PP No 55 Tahun 2012; PermenPANRB No 37 Tahun 2012; Perbup Magelang No 56 Tahun 2015; Perbup magelang No 32 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Benturan Kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang pembangunan desa dan kerja sama desa, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara kerja sama desa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2018, Pemendagri No.44 Tahun 2016, Pemendagri No.96 Tahun 2017, Pemendesapdtt No.16 Tahun 2019, Pemendagri No.22 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang peraturan bupati tentang tata cara kerja sama desa yang isinya meliputi Ketentuan umum, Ruang lingkup kerja sama desa yaitu umum, kerja sama antar desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan dasar kerja sama desa. bidang dan potensi desa meliputi umum, bidang dan/atau potensi desa yang dikerjasamakan antar desa, dan bidang dan/atau potensi desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Bentuk kerja sama meliputi Lembaga Kerja Sama Desa (LKD), bagian kesatu mekanisme pembentukan LKD, pengurus LKD, kualifikasi anggota LKDkeanggotaan LKD, tugas dan fungsi LKD, pembiayaan LKDdan pelaporan kerja sama desa. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) meliputi mekanisme pembentukan BKAD, kualifikasi anggota BKAD, keanggotaan dan kepengurusan BKAD, tugas dan fungsi BKAD, tata kerja BKAD, pembiayaan BKAD, pelaporan kerja sama antar desa, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama antar desa. tahapan kerja sama desa meliputi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga. perubahan, pembatalan dan berakhirnya kerja sama desa, penyelesaian perselisihan, hasil kerja sama desa, pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan kerja sama, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
48 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160, Pasal 162 dan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 7 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib; BAB IV Pergeseran Anggaran; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Muatan Analisis Standar Belanja (ASB) meliputi :
a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
b. pengendali biaya (cost driver);
c. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost);
d. satuan pengendali belanja variabel (variabel cost);
e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
f. persamaan penghitungan ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kab, brebes No 10 Tahun 2008; Perda Kab Brebe No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; anak Perusahaan; Dewan Pengawas; Penghasilan Dewan Pengawas, Seleksi Direksi; Penghasilan Direksi; Pengadaan Barang dan Jasa; Kerja Sama; Pinjaman; Pelaporan Dewan Pengawas; pelaporan Direksi; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Pembinaan dan Pengawas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
34 hlm
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 42, BN.2019/NO.1353, peraturan.go.id : 41 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
