STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 53, BN.2020/NO.805, jdih.menpan.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier
berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas
serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja
dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
b. bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan yang
mengatur mengenai Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi pada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu
menyusun Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6.
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenjang JPT (JPT Madya dan JPT Pratama); Lampiran I berisi Kamus Kementerian PANRB; Lampiran II berisi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; Lampiran III berisi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
529 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 53 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang pelayanan informasi publik khususnya pengisian jabatan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak secara terbuka.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 100 Tahun 2000, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 5 Tahun 2005, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Asas Dalam Pengisian Jabatan ASN, Pengisian Jabatan ASN Secara Terbuka, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Persyaratan Umum Dan Administrasi, Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penggantian Pejabat Dan Masa Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 53 Tahun 2017
KELEMBANGAAN KAMPUNG - APARATUR PEMERINTAH - KAPASITAS - PENGUATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan pendidikan dan pelatihan penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelembagaan Kampung, perlu dilakukan penyusunan acian kebijakan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan mutu pelatihan; b. untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan APBD kegiatan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dan kelembagaan kampung; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan PERBUP tentang Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.16 Tahun 2016; PERBUP No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Arah Kebijakan (Sasaran Pelatihan penguatan kapasitas adalah : a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan di Kampung, b. meningkatnya profuktivitas dan daya saing Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan di Kampung, c. tersediannya Sumber Daya Manusia terlatih dari Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Kampung. Pelatihan Penguatan Kapasitas dilakukan melalui strategi :
a. Optimalisasi pengelolaan pelatihan,
b. Penguatan jejaring dan kerjasama, dan
c. Integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan program internal di lingkungan Pemerintah Daerah.); Program Pelatihan (Program Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan
kelembagaan di Kampung mempunyai fokus prioritas pada :
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung,
b. Peningkatan Kapasitas Kelemba gaan Masyarakat Kampung,
c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Adminitrasi,
d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset,
e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kampung,
f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaaan Tapal Batas Kampung,
g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Pemerintah Kampung,
h. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi,
i. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Kampung,
j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Kawasan.); Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat (Bentuk Penyelenggaran Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan masyarakat meliputi :
a. Pelatihan di dalam kelas/tatap muka,
b. Pelatihan diluar kelas,
c. Studi Banding,
d. Pemagangan,
e. Pengembangan laboratorium lapang;
f. Pelatihan keliling; dan,
g. Pelatihan jarak jauh.);
Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama; Pemantauan Evaluasi; Pembinaan; Pembiayaan (Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan adalah :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi,
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.); dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pendidikan,
kepemudaan, dan olahraga, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus yang diatur
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Jabatan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
35 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 53 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RSUD dr.DARSONO KABUPATEN PACITAN
ABSTRAK:
guna meningkatkan motivasi kerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO Kabupaten Pacitan, perlu diberikan tambahan jasa pelayanan kepada Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan kinerja yang diberikan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
mengatur mengenai penambahan jasa pelayanan bagi dokter di rumah sakit umum daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Yang meliputi Pelayanan Medik Spesiadis Dasar, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis, Pelayanan umum dan gigi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
2 Halaman - 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016
PERBUP Kab. Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu
menetapkan tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, uraian jabatan PNS dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
