Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa
ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun
2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata
CaraPelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten
Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan
perkembangan dan kebutuhan Daerah;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan
berdasarakan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak
teijadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh
Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan
dan berhubungan dengan Izin Lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati
Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT;
BAB IV
JENIS BIDANG USAHA MIKRO;
BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL;
BAB VI
TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN;
BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN;
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM);
BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI
PENDANAAN;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada
Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/NO. 31, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 12 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan Organisasi pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan
Aru, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
memperhatikan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor
160/1922 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah behrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa Standar Operasional ProsedurLAyanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Penyesuaian dengan kondiosi yang ada; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.9 Tahun 1998, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.25 Tahun 2007, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
6 HAL
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, rancangan surat kepala daerah tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencakup dokumen
sebagai lampiran antara lain Standar Satuan Harga;
dalam rangka penyusunan RKA SKPD sebagamana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Standar Satuan
Harga Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman bagi SKPD
dalam menyusun RKA;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006;
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
penjelasan: 25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibuat untuk menata kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 ; PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 ; PP No. 18 Tahun 2016 ; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 ; Permendagri No. 35 Tahun 2012 ; Perda Kabupaten Pohuwato No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan peraturan dibentuk; tim penyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja; penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; pemaparan dan penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; pelaporan; serta pendanaan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 46 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2018
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018
UU No.28 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.08 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, SEMendagri No.900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014, PERDA No.08 Tahun 2007, PERDA No.7 Tahun 2016, PERDA No.2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Halaman 835
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD NOMOR 31/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RICIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 39 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Ketentuan huruf b dan huruf e ayat (2) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1; diantara huruf e dan huruf e ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni e1; ketentuan huruf a, huruf b dan huruf h ayat (1) Pasal 10 diubah; ketentuan huruf h ayat (1) diubah, diantara huruf k dan huruf l ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni k1, huruf b ayat (3) dihapus, huruf h ayat (3) diubah, diantara huruf i dan j ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1;
struktur organisasi
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Industri Logam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga dan Pasal 32 Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tu.gas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, serta
dalam rangka pembinaan, pengembangan industri logam serta
penyediaan bahan-bahan industri logam, maka perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan
Industri Logam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Industri Logam Pada
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2016 dicabut.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
