Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO
ABSTRAK:
Bahwa Guna Memberikan Kemudahan Akses Perizinan Kepada Usaha Mikro, dan Guna Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro
dan Kecil;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan [Lernbaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4};
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Pendelegasian Kewenangan;
3. Penerima IUM;
4. Permohonan IUM;
5. Pemeriksaan IUM;
6. Penerbitan IUM;
7. Pencabutan IUM;
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 26 Tahun 2017
PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tertib, tepat, akurat dan akuntabel, serta menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, perlu dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Barang Milik Daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014;6.PP No.71 Tahun 2010 ;7.PP No.27 Tahun 2014 ;8.PMDN No.19 Tahun 2016;9.PMKRI No.69/PMK.06/2016 ;10.Perda No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD pada OPD
;3.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara pengguna barang dan pengelola barang;4.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara bidang BMD dengan bidang akuntasi pada badan pengelolaan keuangan daerah;5.penyajian dan pelaporan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD;6.pembinaan dan pengawasan;7.sanksi;8.ketentuan lain lain;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara,
dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas
Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB III
TATA KERJA;
BAB IV
TUGAS DAN URAIAN TUGAS;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas dan
Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 21), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
a. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu
Wilayah I diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
b. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu
Wilayah II diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
c. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu
Wilayah III diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan
Bupati.
d. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu
Wilayah IV diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan
Bupati.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertangunggjawaban Transfer ke Desa
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 60 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NO. 53 TAHUN 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2l Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2l Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perbup No.39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tugas dan fungsi susunan organisasi dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat