Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2013/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan Dokter dan Bidan di Kabupaten Serang, perlu melakukan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 45, UU NO. 8 tahun 1974, UU NO. 23 tahun 2000, UU NO. 32 tahun 2004, UU NO. 36 tahun 2009, PP NO. 12 tahun 2005, PP NO. 58 tahun 2007, PP NO. 38 tahun 1991, KEPPRES NO. 37 tahun 1994, KEPPRES NO. 23 tahun 1994, PERMENKES, No. 1199/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES Np. 949/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES No. 7 tahun 2013, PERDA No. 19 tahun 2011, PERDA No. 20 tahun 2011.
1.ketentuan umum;2.mekanisme pengangkatan dan penempatan;3.perjanjian kontrak kerja;4.kewajiban dan hak;5.pembiayaan dan penggajian;6.pembinaan dan pengawasan;7.pelanggaran disiplin;8.ketentuan penutup dan lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 53 Tahun 2019
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN-BOYOLALI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2019/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2020, perlu adanya penugasan Pegawai Negeri Sipil untuk membantu tugas kesekretariatan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu penyesuaian besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu mengubah Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, eraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019
39
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 53 Tahun 2007
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN Keuangan dan aset DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 53, LD.2007/No.53
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango teramasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan,Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, , Kepegawaian, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2007.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 53 Tahun 2022
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2022/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kebupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/3634/OTDA Tanggal 30 Mei 2022 Hal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, teta kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 32).
17 hlm, Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai kinerja yang baik bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang diperlukan kompetensi Pegawai Negeri Sipil
yang memadai; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a diperlukan
pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi
Bab IV Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Bab V Evaluasi Pengembangan Kompetensi
Bab VI Pemanfaatan Teknologi Informasi
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
30 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pola Karir Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksalakan ketentuan mengenai manajemen pegawai negeri sipil, dalam sistem merit perlu pengaturan mengenai manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. bahwa pola karir diterapkan pada Jabatan Fungsional Guru, dan Pengawas Sekolah yang merupalarl bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan karir untuk meningkatkan profesionalitas, motivasi kerja dan pemerataan mutu, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Petunjuk Teknis Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undarg-Undarg Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturar Menteri Pendidikal dart Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Cubernur Nomor 13 Tahun 2019,
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenjang Jabatan Dan Pangkat, Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru, Guru Yang Diberi Tugas Sebagai Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah, Bentuk Pola Karir Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekoiah, Perpindahan Tempat Tugas Dan/Atau Perpindahan Wilayah Kerja, Jabatan Dan Jenis Tunjangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas
pelayanan tindakan medis dibutuhkan tenaga medis yang
berkompentensitinggidanbersetifikatkhusus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a sertauntukpemenuhankebutuhanformasiPegawai
Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo perlu penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340) ;
8. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ;
3
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 39)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
merubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 53 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2008/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pertu menyusun Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
Undang-t•ndang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
27 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
