tata - cara - kerja - sama - pada - badan - layanan - umum - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kerja Sama BLUD, Bentuk Kerjasama, Tata Cara Kerjasama, Hasil Kerja Sama BLUD, Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan
tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun
uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan
peraturan bupati tersebut di atas; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Uraian TUgas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2022
pegawai non aparatur sipil negara - badan layanan umum daerah - rumah sakit umum daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 70 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pegawai non ASN dilingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis pegawai, penerimaan, penghasilan, cuti, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja, pemberhentian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2022
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 49)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten
Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektifitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 36 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 23 Tahun 2005
5. PP No. 24 Tahun 2005
6. PP No. 12 Tahun 2019
7. Perpres No. 32 Tahun 2014
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permenkeu No. 153 Tahun 2006
10. Permenkeu No. 76/PMK.05/2008
11. Permenkeu No. 92/PMK.05/2011
12. Permenkes No. 44 Tahun 2016
13. Permendagri No. 79 Tahun 2018
14. Permenkes No. 4 Tahun 2019
15. Permenkes No. 6 Tahun 2022
16. Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2021
17. Perbup Pasaman Barat No. 75 Tahun 2018
18. Perbup Pasaman Barat No. 76 Tahun 2018
19. Perbup Pasaman Barat No. 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pemanfaatan dana pendapatan sehingga tercapai efesiensi dan efektifitas penggunaan dana pendapatan BLUD.
Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari dana layanan kapitasi dan non kapitasi: hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah.
Seluruh pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 49)
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2022
pedoman - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan diterbitkannya Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan teknis keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemkab Bandung Barat maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri RI No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 129/PMK.05/2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022
tarif - layanan - pada - badan - layanan - umum - daerah - unit - pelaksana - teknis - daerah - pusat - kesehatan - masyarakat - dan - laboratorium - kesehatan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2022/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan berdasarkan ketentaun Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2016; PP RI No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Kegiatan Pelayanan Dan Subyek Tarif Layanan, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Layanan, Struktur Dan Besaran Tarif Layanan, Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Dan Tanggungan Pihak Ketiga, Pemanfaatan Tarif Layanan, Pengurangan Dan Pembebasan Tarif Layanan, Pemungutan Tarif Layanan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2022
PEDOMAN TEKNIS - PENGELOLAAN KEUANGAN - badan layanan umum daerah - rumah sakit umum daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 70 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 260 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 262 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 40 Tahun 2022
Badan Layanan Umum - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 483 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017.
Barang milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas
dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLUD dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada DInas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan
Bab III Prosedur Kerja
Bab IV Pengelompokan Fungsi
Bab V Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
