Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010

Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/17/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

Download :
Peraturan BI No. 12-24-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/12/PBI/1999

Uang Rupiah Khusus (Commermorative)

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Download :
Peraturan BI No. 1-12-PBI-1999.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 17-3-PBI 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 Tahun 2009

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/6/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009
Peraturan BI No. 12/25/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009

Download :
Peraturan BI No. 11-21-PBI-2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/3/PBI/2014 Tahun 2014

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/18/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
Peraturan BI No. 11/9/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
Peraturan BI No. 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Download :
Peraturan BI No. 16-3-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 Tahun 2016

Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 18-9-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 12/11/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Operasi Moneter

Mengubah :

Peraturan BI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 6-5-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download :
Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kebijakan - Countercyclical - Dampak - Penyebaran - Corona - virus - Disease - 2019 - Lembaga - Jasa - Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 14/POJK.05/2020, LN.2020/NO.102, TLN NO.6489, ojk.go.id : 24 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan LJKNB yang meliputi 7 aspek, yaitu: 1) batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penerapan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2022

Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download :
Perwali Srkrt 1.1_2022.pdf

Abstrak

rencana aksi - ekonomi kreatif

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.1, BD.2022/NO.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera sesuai dengan visi Walikota, maka perlu upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif; bahwa setiap wilayah kecamatan di Kota Surakarta memiliki sumberdaya kreatif dan produk kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai skala prioritas yang ditentukan, dalam rangka meningkatkan daya saing berdasarkan budaya dan ekologi; bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif lebih terarah dan lebih memfokuskan pada usaha yang mengandalkan inovasi teknologi dan pemanfaatan digitalisasi, maka perlu disusun rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ekosistem Ekonomi Kreatif Bab III Indikator dan Target Pengembangan Ekonomi Kreatif Bab IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Bab V Peran Serta Bab VI Monitoring dan Evaluasi Bab VII Pemanfaatan Data Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
49 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Mengubah :

Permendag No. 32/M-DAG/PER/5/2015 Tahun 2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Download :
Permendag No. 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.