PERUBAHAN ATAS PERATURAN - DAERAH KOTA PALEMBANG - NOMOR 13 TAHUN 2010 - TENTANG PAJAK HIBURAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pututusan mahkama konstitusi nomor 52 /PUU-IX/2011,perlu meninjau kembali peraturan daerah kota palembang nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Dasar Pengenaan,tarif dan cara perhitungan pajak
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
3 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2005/NO.4 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksdukan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan diperlukan upaya-upaya nyata yaitu dengan meningkatkan pelayanan;
UU Nomor 13 Tahun 1950;
UU Nomor 14 Tahun 1992;
UU Nomor 18 Tahun 1997;
UU Nomor 32 Tahun 2004;
UU Nomor 33 Tahun 2004;
UU Nomor 41 Tahun 1993;
UU Nomor 66 Tahun 2001;
Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985
Peraturan Daerah menjelaskan tentang batasan istilah yang diatur didalam pengaturannya. Menjelaskan mengenai GOlongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Sanksi Administratif, Tata Cara pembayaran dan Penyetoran, Tata Cara Penagihan, Kelebihan Pembayaran, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan pengangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa besaran tarif Retribusi di bidang perhubungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian, setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi di bidang perhubungan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besaran tarif retribusi di bidang perhubungan perlu dilakukan penyesuaian tarif, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan, penyesuaian tarif Retribusi di bidang perhubungan hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyesuaian tarif retribusi di bidang perhubungan atas objek retribusi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Dalam PERBUP ini mengatur Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dipungut pajak dengan nama Pajak BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
131 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 15 Tahun 2002
RETRIBUSI - PELAYANAN KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan standar dan untuk kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah; Untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No.23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.3 Tahun 1992; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; Keppre No.44 Tahun 1999; dan Kepmendagri No.174 Tahun 1997.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, meliputi Maksud dan Tujuan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi; Penyetoran; Pengecualian
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2002.
Dengan berlakunya Perda ini maka Peraturan Daerah Tk II Kab. Tanjung Jabung No. 6 Tahun 1978 tentang Tarif Pengobatan pada Instansi Kesehatan beserta perubahannya dan Perda Tk II Tanjung Jabung No. 16 Tahun 1994 tentang Tarif Pengobatan/Perawatan dan Pemakaian Fasilitas/Perlengkapan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD NOMOR 15/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian izin dan pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota madiun perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan Serta Pasar Rakyat.
Mengatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup, Mengenai ketentuan Penjualan Minuman Beralkohol, Tata Cara Pemberian Izin berupa Persyaratan SIUP-MB, Waktu Penyelesaian dan masa berlaku SIUP-MB, Mekanisme Pelayanan dan Perpanjangan SIUP-MB, Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan , Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi serta Pembinaan, Intensif Pemungutan Retribusi, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menyusun standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 4 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 21 Tahun 2013.
Dalam Perbup ini terdapat 2 Pasal yang mengatur tentang pengertian-pengertian dan standar operasional prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Ciamis Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun
2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak sesuai dengan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu ditinjau
kembali.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2004
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun
2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun
2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
