Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dibentuknya peraturan adalah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang, pejabat/pegawai pemerintah kabupaten kepahiang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar hukum peraturan adalah: UU 28/1999; UU 31/1999; UU 30/2002; UU 39/2003; UU 23/2014; UU 5/2014; PP 79/2005; PP 60/2008; PP 53/2010; Perpres 55/2012; PermenPANRB 52/2014; PerKPK 2/2014, dan SE Mendagri 061/7737/SJ
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah; Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka penyesuaian kewajaran dan
kepatutan besaran uang honoraium tim penilai, uang harian dan uang penginapan pelaksanaan perjalanan
dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 109 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 39 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 44 Tahun 2016; Perbup No. 39 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan Lampiran I yang antara lain mengatur tentang honorarium, satuan biaya uang harian perjalanan dinas, satuan biaya penginapan perjalan dinas dalam negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kopersi Unggul dan Koperasi Inti
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pembinaan dan
Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha yang
sehat, kuat, mandiri dan memiliki daya saing global, maka
pemberdayaan Koperasi harus diarahkan pada
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti, yang
berbasis keanggotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti perlu
peningkatan peran dan koordinasi antara Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
dan pemangku kepentingan lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1992 No. 116, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Mengingat
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
NOMOR 26 TAHUN 2017
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tegal No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
Mengubah
PERBUP Kab. Tegal No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa Perbuo tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kab Tegal TA 2017 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 37 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perbup Tegal No 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Tegal No 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kab Tegal TA 2017; bahwa dikarenkan adanya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukan perubahan Perbup ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 37 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat pada Pasal 7, penambahan sub nomor 1.5.349 sampai dengan sub nomor 1.5.357 pada Lampiran I Halaman 20 Nomro 1.5 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim dan penambahan sub nomor 1.7.201 dan sub nomor 1.7.022 pada Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 26 Tahun 2017
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam
pengelolaan keuangan, perlu ditetapkan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kabupaten Barru yang didasarkan
pada capaian kinerja, indikator kinerja, Standar Satuan
Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun Anggaran 2018;
1. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas clari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah_dengan UndangUndang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Norn or 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
ten tang
Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntanei Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Pera tu ran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tab un 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 6);
BAB I
KETElffUAlf UIIUM
BAB D
IIAKSUD DAR TUJVA1'
BAB m
AKALISIS STAKDAR BBLABJA
BAB IV
KBTBlft'OAlf PEN UTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
NOMOR 26 TAHUN 2017
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berupa uang Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa tata cara penyaluran dan pertanggungawaban serta pelaporan hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Melawi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 51 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 43 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan belanja daerah, dan untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, khususnya mengenai standar operasional prosedur, pembentukan tim pertimbangan evaluasi rekomendasi pemberian hibah dan bantuan sosial besaran dan jangka waktu penyampaian permohonan, serta sistem monitoring dan evaluasi, sehingga peraturan Bupati Melawi termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNo.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Audit Keuangan dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 25 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2017
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Laporan Hasil Audit Bimbingan Teknis Penyusunan Corporate Paln PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2019 Nomor LBA-0123/PW06/4/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan Laporan Kinerja PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Buku 2016 oleh BPKP Prov Bengkulu Nomor SP-1368/PW06/4/2017 tanggal 14 Agustus 2017, guna melaksanakan praktik-praktik bisnis yang baik dalam penyediaan air bersih dimana salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar Direktur PDAM Tirta Raflesia mengajukan penyesuaian tarif sesuai Full Cost Recovery (FCR). Sehubungan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan penyediaan air minum bagi konsumen, memerlukan penyediaan dana operasional, pemeliharaan, serta pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum.
1. UU No. 5 Tahun 1962;
2. UU No. 8 Tahun 1999;
3. UU No. 24 Tahun 2008;
4. UU No. 23 Tahun 2014;
5. PP No. 16 Tahun 2005;
6. Permendagri No. 23 Tahun 2006;
7. Perda No. 11 Tahun 2013.
Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan. Tarif terdiri dari: a) Tarif biaya pemakaian, dan b) Tarif biaya beban tetap. Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok. Terdapat tarif non air dan tarif berbagai jasa/tarif lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 396 Tahun 2006
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 26 Tahun 2017
Pasal 4 angka (3) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendididkan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintahan Kabupaten
Lamandau masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya
penyesuaian dan penyempurnaan. Agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas, serta
dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ;
BAB IV PENGGOLONGAN;
BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS;
BAB VII TUNJANGAN PERJALANAN TETAP;
BAB VIII
PENDAMPINGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT;
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
