Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sapi Bali
ABSTRAK:
bahwa secara komparatif Sapi Bali di Provinsi Bali mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, perlu dikelola agar keberadaannya tetap terjaga secara lestari dan berkembang; bahwa untuk menjamin kepastian hukum, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan sub urusan pertanian dalam urusan Pemerintahan pilihan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006.
I. Ketentuan Umum. II. Pelestarian Sapi Bali; 1.Umum; 2.Penjaringan Jantan/Betina Produktif Unggul; 3.Pelestarian Genetik Sapi Bali Unggul; 4.Pengendalian Penyakit. III. Pemanfaatan; 1.Umum; 2.Pemuliabiakan; 3.Pembudidayaan; 4.Pasca Panen. IV. Pengendalian; 1.Umum; 2.Pemotongan; 3.Pengeluaran ke Daerah/Provinsi lain. V. Pembinaan dan Pengawasan. VI. Peran Serta Masyarakat. VII. Pendanaan. VIII. Larangan. IX. Sanksi Administratif. X. Ketentuan Penyidikan. XI. Ketentuan Pidana. XII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
14 hlm
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, perlu adanya uparya alokasi terhadap kebutuhan dan pedoman harga pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara; bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang optimal perlu menjamnin ketersediaan dan harga pupuk yang wajar di tingkat petani; batwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT 140/12/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2007; Keputusan Bupati Jepara Nomor 155 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Cadangan Pupuk Bersubsidi
Bab V Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Bab VI Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2007.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 10, BN.2023 (237)/266 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, perlu diterapkan sistem jaminan keamanan pangan;
b. bahwa penerapan sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan;
c. bahwa penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan PMR, izin penerapan PMR, izin penerapan PMR bertahap, penerapan PMR bagi produsen yang memproduksi pangan olahan selain pangan olahan risiko tinggi dan/atau BTP, biaya, pengawasan, sanksi adminsitratif, ketentuan peralihan dan ketentuan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
266 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No. 18 Tahun 2012 perlu diatur pelaksanaanya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1996; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 15 Tahun 1977; PP No 22 Tahun 1983; PP No 78 Tahun 1992; PP No 82 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; PP No 28 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 95 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2011; Perda Kab Temangung No 12 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/
2005;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/
2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/
2009;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/
2009;Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/ 1/
2010;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/ 1/
2010;Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/ 10/
2006; Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/10/
2009;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/ 1980;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 / 1992;Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
62 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi maka perlu diatur perizinan bagi usaha penggilingan padi;
b. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa dalam hal perizinan pengusahaan penggilingan padi diberikan oleh Bupati/ Kepala Daerah yang bersangkutan jika pengusaha /calon pengusaha adalah warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Izin untuk dapat melakukan setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI F NOMOR 876
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pangula Na Ture
ABSTRAK:
bahwa sistem pertanian dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan dan peningkatan ketahanan hama dan penyakit terhadap peptisida; bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik, peternakan organik, pola tanam yang teratur dan pencegahan pembakaran lahan melalui pembentukan kelompok tani peduli api harus memiliki jaminan dan integritas; bahwa dengan program Pangula nature, kemauan dan kepercayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas tanah pertanian, peternakan organik dan pengaturan pola tanam dan tertib tanam perlu adanya jaminan pemerintah dalam pengelolaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020, . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007,Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan /OT.140/2/2008,Peraturan Menteri ertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Samosir Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2022.
Peratuan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, RUANG LINGKUP, PENGEMBANGAN PROGRAM PANGULA NA TURE, SARANA PRODUKSI, PENGEMBANGAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK, SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF, INSENTIF DAN DISINSENTIF, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
10 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
