Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 99 Tahun 2016

POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK Riil, penebusan dan mekanisme pendistribusian pupuk, pengendalian serta pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tentang POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2016

Tanggal Berlaku

30 Desember 2016

Sumber

Subjek

APBD - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - SUBSIDI, PSO

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1097 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB 99 TAHUN 2016 PUPUK BERSUBSIDI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

distribusi-pupuk-subsidi-pertanian
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 99,
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas sektor pertanian, melalui ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani, dan penerapan pupuk yang berirnbang perlu dilakukan, untuk itu perlu diatur tertib penataan pendistribueiannya; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan rnenjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistern Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2C13 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003· tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan' Penggunaan Pupuk An-Organik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140!8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik; . 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SRI40/l0/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor SO/ Perrnentarr/ OT.140/8/2012tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor i 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pernbinaan Kelompok Tsani dan Gabungan Kelompok tani; ; 14. Peraturan Menteri Perdagangan 'Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan i dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; . , 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tjentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; : 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomJr 17 Tahun 2013 tentang Perlindunl!'ll1' Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornpr 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Larnpung Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK Riil, penebusan dan mekanisme pendistribusian pupuk, pengendalian serta pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. 14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 99 Tahun 2016

POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT