Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi; bahwa sebagai tindaklanjut Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal serta sebagai upaya menciptakan karakter siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah melalui penyisipan atau integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran (insersi); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar di kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan karakter anti korupsi, pelaksana implementasi pendidikan karakter anti korupsi, kemitraan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2019
kebijakan - pengawasan - atas - penyelenggaraan - pemerintahan - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - taikmalaya - 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 149, BD 2019/149
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 4 PP No. 18 Tahun 2016 agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri RI No. 61 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 82 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fokus Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 141 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2019/NO.114, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka pelaku pengadaan barang/jasa harus melaksanakan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.53 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.112 Tahun 2018,Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No.14 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Objek Pengawasan; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pengaduan Pelanggaran Kode Etik; Penegakan Kode Etik; Mekanisme dan Prosedur; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 HALAMAN dan Penjelasan sebanyak 1 (satu) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menerapkan Manajemen Resiko;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Resiko Pengadaaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 106 Tahun 2007, Perpres No 16 Tahun 2018, PerLKPP No 1 Tahun 2015, PerLKPP No 7 Tahun 2018, PerLKPP No 9 Tahun 2018, PerLKPP No 14 Tahun 2018, Perda Kapuas Hulu No 16 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 16 Tahun 2018, Perbup Kapuas Hulu No 72 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; strategi penerapan manajemen resiko; proses manajemen resiko; evaluasi dan pelaporan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Perbup ini terdiri dari 30 hlm peraturan dan 18 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem , proses prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 19 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tercantum dalam lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 99 Tahun 2019
penyelenggaraan pemerintahan - perencanaan pengawasan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2019/No. 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efesien dan
terpadu, perlu menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Brebes Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan pengawasan, pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati Brebes dengan jadwal pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 98 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
