Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk
Bab III Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bab IV Pendaftaran Penduduk
Bab V Pencatatan Sipil
Bab VI Pengelolaan Database Kependudukan dan Informasi Administrasi Kependudukan
Bab VII Pemanfaatan Database Kependudukan
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Pelaporan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Lain-Lain
Bab XII Katentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
47 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Kota Lubuk Linggau
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 51 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 78 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/U/2002
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru meliputi : Persyaratan PPDB; Tata cara penerimaan dan jalur pendaftaran PPDB; Mekanisme pendaftaran; Penentuan seleksi dalam PPDB; Waktu Pendaftaran, penerimaan, dan daftar ulang; dan Alur perpindahan peserta didik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Wilayah Kota Lubuklinggau
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 30 Tahun 2019
GERAKAN SATU INSTANSI PEMERINTAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi; Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah dan anggota masyarakat; Untuk terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, diperlukan sebuah Gerakan yang dapat memacu setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo untuk menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun.
Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016.
Inovasi untuk seluruh Instansi Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang
pendidikan lingkungan hidup dan upaya mengurangi
pencemaran udara guna mewujudkan lingkungan yang
sehat dan nyaman serta sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian
Lingkungan, maka perlu melaksanakan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (Car Free Day ); bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
di Kota Semarang sebagai mana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewajiban Pemerintah Daerah
Bab III Peran Serta Masyarakat
Bab IV Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day))
Bab V Izin Partisipasi
Bab VI Zonasi
Bab VII Larangan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penuutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2011 dicabut.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan memberikan
pedoman bagi pembangunan serta pengembangan
pelabuhan, penyelenggara Pelabuhan Jepara wajib
menyusun rencana induk pelabuhan pengumpan
regional pada lokasi yang ditetapkan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan, Gubernur menetapkan Rencana
Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan
Jepara;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggara kegiatan, pembangunan dan pengembangan fasilitas, penggunaan dan pemanfaatan lahan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI BENGKULU
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan peru bahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan tranformatif;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 43 Tahun 2007
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 6 Tahun 2014
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 20 Tahun 1968
10. PP No. 43 Tahun 2014
11. PP No. 12 Tahun 2017
12. Perpres No. 72 Tahun 2018
13. Permendagri No. 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018
15. Pergub Bengkulu No. 53 Tahun 2016
Pasal 5
Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui :
a. pemerataan layanan perpustakaan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan II Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.50 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.15 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.12 Tahun 2018; Perbup Tulang Bawang Barat No.80 Tahun 2018; Perbup Tulang Bawang Barat No.41 Tahun 2014; Perbup Tulang Bawang Barat No.65 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud, tujuan, dan besaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019
Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna menberikan kemudahan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo dan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah KAbupaten Gorontalo sejalan dengan tuntutan pelayan Administrasi Kependudukan yang profesional, dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima sesuai dengan perkembangan teknologi.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2006; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.37 Tahun 2007; Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No.38 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem InformasiKematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pelaporan, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jepara perlu adanya pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait penylenggaraan tugas umum pemerintahan, Perizinan (Izin Mendirikan Bangunan, Izin Reklame, Perizinan berusaha yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018) dan Rekomendasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351) sebagaimana beberapa kali diubah Organiz terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahuh 2015 Nomor 44) dicabut dan tidak berlaku.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
