Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2019/NO. 30, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 9 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 37 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini, diatur tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Penukal Abab Lematang Ilir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, pelimpahan kewenangan, prinsip pelaksanaan pelimpahan, penarikan kewenangan, pembinaan dan pengawasan, pendapatan daerah, dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30 Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD No. 738/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tengah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 75 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 67 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 17 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan APBK, Dokumen Pelaksanan APBK, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota maka perlu adanya penyesuaian dengan
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar
Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berisi Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta maka Penyaluran bantuan sosial Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu penyempurnaan; bahwa Perwako Nomor 11A Tahun 2017 tentang bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta beserta perubahannya dan Perwako No 13 C tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai pada Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 12 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dan sasaran, penerima dan besaran, kepesertaan, pemanfaatan, pencairan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 C Tahun 2018 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 30 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
ABSTRAK:
adanya pemindahan sebagian Batas Desa dalam wilayah dusun di Desa Urai Kecamatan
Ketahun ke dalam Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya.
UU Darurat No.4 Tahun 1956
UU No.17 Tahun 2003
UU No.6 Tahun 2014
UU No.17 Tahun 2003
UU No.1 Tahun 2004
UU No.6 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
UU No.30 Tahun 2014
PP No.43 Tahun 2014
Permendagri No.13 Tahun 2006
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permendagri No.44 Tahun 2016
Permendagri No.45 Tahun 2016
Permendagri No.137 Tahun 2017
Permendagri No.20 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun2016
Perda Bengkulu Utara No.10 Tahun 2019
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 10) diubah dan perihal peralihan terdapat wilayah-wilayah di luar wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANLAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.14019/2009
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.120/2/2012
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
56/Permentan/RC.040/11/2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor09 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Pengendalian menara telekomunikasi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka tarif Rertibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 52 Tahun 2000; PB MENDAGRI-MENPU-MENKOMINFO-KABAKOORPM No. 07/PRT/M/2019-No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009-No. 3/P/2009; KEPMENHUB No. 48 Tahun 1999; KEPMENHUB No. 20 Tahun 2001; PERDAKOTAMBON No. 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKOTAMBON No. 11 Tahun 2017; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, perubahan tarif, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran, struktur dan besarnya tarif, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.31 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97
tahun 2017 ten tang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta
Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan Kehutanan
Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.O/ 4 /2018 ten tang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.18 Tahun 2008; UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.81 Tahun 2012; PP No.97 Tahun 2017; PermenLHK No.P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
26 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
