Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.084 peraturan dalam 0,094 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan

Abstrak

APBD

transaksi-non-tunai

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tetib administrasi pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada ketentuan pasal 6 jenis pengeluaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Rokan Hulu No. 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

perbup_nomor_20_tahun_2022.pdf

PENJABARAN APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2022/No. 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pergeseran Anggaran, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37); 27. Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017; 28. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1391/XII/2021 tentang Evaluasi Ranperda Kabupaten Rokan Hulu tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022; 29. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022; 30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10); 33. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 55); 34. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 51 ) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 2 diubah; 2. Ketentuan pasal 3 diubah; 3. Ketentuan pasal 13 diubah; 4. Ketentuan pasal 14 diubah; 5. Ketentuan pasal 15 diubah; 6. Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisip 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 16A; 7. Ketentuan pasal 17 diubah; 8. Ketentuan pasal 18 diubah; 9. Diantara pasal 19 dan pasal 20 disisip 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 19A; 10. Ketentuan pasal 20 diubah; 11. Ketentuan pasal 21 diubah; 12. Ketentuan pasal 22 diubah; 13. Ketentuan pasal 29 diubah; 14. Ketentuan pasal 30 diubah; 15. Ketentuan pasal 31 diubah; 16. Ketentuan pasal 32 diubah; 17. Ketentuan pasal 33 diubah; 18. Ketentuan pasal 34 diubah; 19. Ketentuan pasal 37 diubah; 20. Ketentuan pasal 38 diubah; 21. Ketentuan pasal 39 diubah; 22. Ketentuan pasal 40 diubah; 23. Ketentuan pasal 41 diubah; 24. Ketentuan pasal 42 diubah; 25. Diantara pasal 42 dan pasal 43 disisip 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 42A; 26. Ketentuan pasal 43 diubah; 27. Ketentuan pasal 45 diubah; 28. Ketentuan pasal 46 diubah; 30. Ketentuan pasal 49 diubah; 31. Ketentuan pasal 51 diubah; 32. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
22 Hlm, Lamp: V

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengubah

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaaran 2022

Download file:

bd20perubahanketigaapbd.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2022/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 diubah.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Sleman No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 3.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 1.3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 19.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022

Download file:

Perbup No 20 Tahun 2022.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2022/20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

ABSTRAK:

Menimbang:a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha 1443 H, diperlukan tindak lanjut dalam penanganan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan huruf a, diperlukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk penanganan penyakit mulut dan kuku pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; c. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa' Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah. Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021 ;9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2022.
Materi Pokok: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah pada Lampiran I dan II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Halaman: 5 hlm, Lampiran: 119 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP KAB. GARUT NO 19 TAHUN 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Boyolali No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengubah

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

Perbup Byl 19_2022.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 91 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, perubahan Lampitan Ia, perubahan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Aceh Besar No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

Download file:

Perbup No 19 Tahun 2022.pdf

ANGGARAN-PENDAPATAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar 906/0215/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Perubahan Kodefikasi dan Keuangan Daerah terkait DAK Nonfisik 2022, dkk, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021; Perbup Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 pasal perubahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP_NO_019_TAHUN_2022_...NALISIS_STANDAR_.pdf

analisis-standar-belanja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemenntah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 5. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengatur tentang analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, uraian barang gedung bangunan, serta beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
74

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

PEDOMAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 171

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanahkan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, selanjutnya PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Utara oleh PPKD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, TAPD), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Umum, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Surplus dan Defisit), PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN (Umum, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah), LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD (Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA (Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa), PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, Penyedia), PERENCANAAN PENGADAAN (Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan), PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA (Persiapan Swakelola dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA (Pelaksanaan, Pembayaran Swakelola, Pengawasan dan Pertanggungjawaban), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Tender/Seleksi Gagal, Pelaksanaan Kontrak, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Keadaan Kahar, Penyelesaian Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan), PENGADAAN KHUSUS (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri, Pengecualian, Penelitian, Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri), USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN (Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengadaan Berkelanjutan), PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik), SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN (Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa), PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM (Pengawasan Internal, Pengaduan oleh Masyarakat, Sanksi, Daftar Hitam Nasional, Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Penyelesaian Sengketa Kontrak), PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu), PENATAUSAHAAN (Pembukaan, Inventarisasi, Pelaporan), AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah), PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH (Pengelolaan Piutang Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah), BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, EVALUASI, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
187 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

2022pb1501019.pdf

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Kerinci Tahun 2022 No.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
UU No.58 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagairnana telah diubah dengan UU No.15 tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.