Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka dalam rangka kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu diatur Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap Secara
Elektronik;
b. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Cilacap Secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dilakukan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
1. Maksud dan Tujuan
2. Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. pengadaan cadangan pangan
5. pengelolaan cadangan pangan
6. penyaluran cadangan pangan
7. pelaporan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2020/NO.14, LL Kota Singkawang : 17 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional, penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehjormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka dipandang perlu menyusun kode etik pengelola pengadaan barang/jasa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Perda no.3 Tahun 2016, Perwako No.54 Tahun 2019, perwako No.12 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Keuangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
Pencabutan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini memiliki 17 halaman;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umurn Daerah dan Pasal 53 Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan
Layanan Urnum Daerah Pada unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung, maka
perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6 . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 7 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan prinsip pengadaan; jenis dan pelaku pengadaan; pelaksanan pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pengadaan khusus; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 maka standar satuan harga menjadi salah satu
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD). sesuai kondisi ekonomi nasional yang berdampak terhaciap
indeks kemanaian harga serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka per1u dilakukan
penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum Daerah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nimor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomot 48 Tahun
2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2000; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 sebagainana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomot 48 Tahun 2015
tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
KODE ETIK PERSONIL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2020/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu dilakukan
pengaturan terkait kode etik para personil pengelola
pengadaan barang dan jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa UKPBJ Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan
menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya Kode
etik ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/ Wali Kota;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
masih terdapat kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan pemerintah daerah terkait
pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu
tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan kode etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 142, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Perbup ini terdiri atas 6 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan kode Etik dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor
3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Personil Pengeola Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 3 ) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
11 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2002
larangan - pengadaan - dan -peredaran - garam - tidak - beryodium
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2002/ No.3 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Tidak Beryodium
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perlindungan konsumen untuk mempercepat upaya permasyarakatan pengunaan garam beryodium maka perlu ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU no. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU no. 23 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1994; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; SK Menteri Perindustrian No. 77/M/SK/5 1995; Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1997; Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jabar No. 11 Tahunh 1996; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ketentuan Larangan, Ketentuan Produksi, Pengawasan, ketentuan Penindakan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2008.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 13 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa Pengadaan BarangAasa Pemerintah yang efesiaru
terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan
Barang/Jasa yang dijangkau dan berkualitas, sehingga akan
berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public;
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 1 ayat (8), Pasal 14 ayat (1)
dan (2), Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagimana dimaksud
pada huruf a" tersebut diatas, perlu dibehtuk Unit Layanan
Pengadaan barang/ Jasa (ULP);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetpkan Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan BuanglJasa (ULP) di Kabuoaten
Kolaka dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahrm 1959 tsrtang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lernbar Negara R.I Tahun 1959
nomor 74, Tanbahan le,lnbarNegara R.I. Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 tatrun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang - Undang Noiir I Tahun 2004 tentang Pertrendaharaan
Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43ss);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara R.I (Lembaran Negara
R.I Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lerrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintatran Daerah, (Lembaran Negara R.I Tatnrn 20M
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedmbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
8. Peraturan Penrerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 200 tentang lembaga
Kebijakan Pengadaan barang/JasaPemerintah;
11. Peraturan Presiden nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 6 Tahun 2011,
tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah nomor : 38
Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN
BAB III
ORGANISASI
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
BAB V
KARIR DAN TUNJANGAN
BAB VI
TATA KERJA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
