Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.309 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 05 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Berau 05-2023.pdf

APBD

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2023

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 yang semula sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah), bertambah sebesar Rp1.537.947.000.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.176.947.000.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
8 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019

Abstrak

COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019.

Download file:

Perda Kab. Musi Banyuasin No 5 Tahun 2023.pdf

pelaksanaan-pola hidup masyarakat-kebiasaan baru

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2025/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat oleh karena itu Pemerintah wajib untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum, dan situasi pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan supaya pemulihan ekonomi yang berjalan cepat perlu upaya pemerintah untuk mewujudkannya melalui penetapan peraturan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Vzrns Disease 2019.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019.
3 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Mamuju Nomor 5 Tahun 2023.pdf

apbd - perubahan

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2023 (5): 13 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda Mamuju No.3 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Perubahan APBD TA 2023 semula sebesar Rp1.203.358.556.485,00, bertambah sejumlah Rp69.811.742.899,00, dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp1.273.170.299.384,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
13 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

perda-no-5-tahun-2023-oke.pdf

PERLINDUNGAN - DAN - PENGAWASAN - ORANG – DENGAN - GANGGUAN – JIWA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para orang dengan gangguan jiwa mempunyai kedudukan hukum dan memilil hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan, upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pencrintah, pemerintah daerah. dan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016.
Adapun isi Peraturan ini tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa, Kewajiban Pemerintah Daerah, Kewajiban Keluarga/Wali/Pengampu ODGJ, KRITERIA DAN FASE (Kriteria, Fase), PELAYANANTERPADU, PENJANGKAUAN DAN/ ATAU PENERTIBAN, PENATALAKSANAAN KONDISI KEJIWAAN PADA ODGJ, UPYA REHABILITASI SOSIAL, PERAN SERTA MASYARAKAT,KOORDINASI DAN KERJA SAMA, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENDANAAN, LARANGAN DAN SANKSI, KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
21 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah

Download file:

2023PD327826005_PERENCANA...H_compressed_(1).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda PDRD No 5 Tahun 2023.pdf

PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956, . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, .Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAJAK DAERAH (Umum, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen, Masa Pajak dan Tahun Pajak), RETRIBUSI DAERAH (Umum, Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar), Retribusi Jasa Usaha (Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perizinan Tertentu, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peninjauan Tarif Retribusi), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Pemungutan Pajak, Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi( Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD, Penelitian dan Verifikasi SPTPD), Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Ketetapan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi ( Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Keberatan dan Banding (Keberatan Pajak, Keberatan Retribusi, Banding, Gugatan Pajak) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya (Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah,Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data( Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak, Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak) INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 tahun 2014; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2022; dan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
107 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Kab. Malang Nomor 5 Tahun 2023.pdf

gender

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dianugerahi akal budi dan budi nurani, memiliki harkat dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran angka I huruf H mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam hal pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D).
Mengatur mengenai pengarusutamaan gender yang mencakup : asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, wewenang pemerintah daerah, perencanaan dan pelaksanaan, kerja sama, pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah dan desa, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, penghargaan dan sanksi serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Jumlah 29 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 ...UN ANGGARAN 2022.pdf

pertanggungjawaban apbd

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri A

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; g. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
Jumlah 10 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf

pencegahan

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini

ABSTRAK:

a. bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, turnbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhandan perlindungannya oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia; c. bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada anak usia dini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan perkawinan pada anak usia Dini;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukkan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
BAB I Ketentuan Umum BAB III Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini BAB IV Kebijakan dan Strategi Program BAB V Penguatan Kelembagaan BAB VI Pelayanan Pengaduan BAB VII Upaya Pendampingan BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi BAB IX Pembiayaan BAB XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
24 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda KTT 05-2023.pdf

Tata Ruang – Wilayah – Kabupaten Tana Tidung – Daerah

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2023 (5)

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2043

ABSTRAK:

Perda ini dibentuk berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan serta perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan penataan ruang.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.68 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2021; Perpres No.11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 2022;
Perda ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Perda Kabupaten Tana Tidung No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032
Peraturan pelaksana dari Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan PerBup.
189 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.