Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.132 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 68 Tahun 2017

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
ph000784-peraturan-bupati-no-68-tahun-2017.pdf

Abstrak

RENCANA INDUK KELITBANGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD. 2017/No. 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Batang Tahun I 2017-2022;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana induk kelitbangan dan sistematikanya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
70 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 68 Tahun 2020

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 68 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 68 Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 68 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub 68 Tahun 2015-salinan.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 68 Tahun 2019

Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 68 th 2019 ttg Renstra kecamatan Jatigede-digabungkan.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 68 Tahun 2018

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

penyelenggaraan simpul jaringan pemda.

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2018/NO.68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk memberikan kemudahan dalam berbagai pakai dan penyebarluasan informasi geospasial.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.9 Tahun 2014; Perpres No.27 Tahun 2014; Perpres No.9 Tahun 2016; Perda No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, kebijakan, kelembagaan, insfrastruktur dan teknologi, pengelolaan data, sumber daya manusia, peran serta masyarakat dan dunia usaha, insentif, kerjasama, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 13 Halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2018

Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah

APBD Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 137 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah

Download :
No 68 Tahun 2018.pdf

Abstrak

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH - percepatan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62028

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 -2022, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
Percepatan Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonorni, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan ruang lingkup : a. daftar KSD; b. penyiapan KSD; c. percepatan implementasi KSD; d. TPKSD;dan e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
tidak ada
tidak ada
11 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download :
PP Nomor 68 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Nongsa

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 68, LN.2021/No.134, TLN No.6686, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa memiliki luas 166,45 ha (seratus enam puluh enam koma empat puluh lima hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa terdiri atas riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; pariwisata; pendidikan; industri kreatif; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 68 Tahun 2011

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbu 68 Tahun 2011 Tupoksi Satpol PP.pdf

Abstrak

RINCIAN-TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI-SATUAN-POLISI-PAMONG-PRAJA-KABUPATEN-JEMBRANA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, LD.2011/NO.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana; b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011.
1.KETENTUAN UMUM; 2.SUSUNAN ORGANISASI; 3.RINCIAN TUGAS;4.JABATAN FUNGSIONAL; 5.TATA KERJA; 6.KETENTUAN PERALIHAN; 7.PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana (Dicabut)
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.