Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 28/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKALAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kewenangan pengelolaan Kehutanan dan Pertambangan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga peraturan yang terkait dengan pengelolaan kehutanan dan pertambangan perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 15/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga salah satu upaya bagi Pemerintah Kota Probolinggo adalah melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
b. bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo, namun besarannya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Menggunakan Tiket Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 telah ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, bahwa sebagai upaya ketertiban dan kelancaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pembayaran retribusi menggunakan tiket elektronik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018.
Materi Pokok : Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran retribusi menggunakan e ticketing pada tempat rekreasi dan olahraga, Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga menggunakan e ticketing berjalan tertib dan akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Jumlah halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 30 Tahun 2019
ALOKASI KURANG SALUR DANA DESA, ALOKASI DANA OHOI, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO. 30, TBD 2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kurang Salur Dana Desa (DD), Alokasi Dana Ohoi (ADO) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Kepada Ohoi Se-Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Terdapat sisa Dana Desa (DD) Tahap II dan Tahap III, Alokasi Dana Ohoi (ADO) Tahap II dan III serta Bagi Hasil Pajak Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kurang Salur Dana Desa (DD), Alokasi Dana Ohoi (ADO) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Kepada Ohoi Se-Kabupaten Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi Kurang Salur Dana Desa (DD), Alokasi Dana Ohoi (ADO) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Kepada Ohoi Se-Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2019.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 771
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program unggulan dan untuk melaksanakan percepatan pelaksnaan ptogram unggulan Kabupaten Boalemo perlu dilakukan Monitoring dan koordinasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi, Pelaporan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengunaan Alat Pemadam Api Ringan Dalam Mengatasi Proteksi Kebakaran Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
ABSTRAK:
Bahwa Pembangunan Gedung Tempat Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Alat Pemadam Api Ringan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko terjadinya proteksi kebakaran secara dim, oleh karena itu perlu diwajibkan bagi orang dan atau be.dan hukum yang memiliki gedung bangunan untuk memiliki Alat Pernadam Api Ringan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pentingnya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam mengatasi proteksi kebakaran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dibah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04 /MEN/ 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengunaan Alat Pemadam Api Ringan Dalam Mengatasi Proteksi Kebakaran Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Alat pemadam api ringan yang sudah dipakai atau digu.nakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, pengurus diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan ini dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan ini.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019
PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2019/No.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dan tenaga penunjang kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo,
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 6 Tahun 2012; Pergub No. 58 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, jasa pelayanan kesehatan, pembagian jasa pelayanan kesehatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 22 Tahun 2018, Perda Kab. Landak No. 11 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2019, Perbup Landak No. 79 Tahun 2016, Perbup Landak No. 28 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2018
4 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019
Permenkumham No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Formal Dan Nonformal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh tingkat jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi; Dan bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi perlu dilaksanakan implementasi pendidikan antikorupsi mulai dari satuan pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat; Sehingga untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui insersi pada seluruh mata pelajaran di satuan pendidikan dasar formal dan pendidikan nonformal; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, Pelaksana Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
