Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2021
petunjuk teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga belas aparatur negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2021/ No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021 maka perlu menetapkan Petunjuk
Teknis dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2020; . Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
7 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 50, BN.2021/No.1181, peraturan.go.id: 8 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Cluster Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Pembagian Claster, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
3 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TAta - kerja - dinas - kesehatan
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD 2016/50 seri D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (3) Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Dinas Kesehatan.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tuags Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 50 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 15 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 11 Tahun 2023;
Dalam perbup ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. PNS dan CPNS; dan
d. PPPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja
undang-undang nomor 5 tahun 2002; undang-undang nomor 17 tahun 2003; undang-undang nomor 1 tahun 2004; undang-undang nomor 12 tahun 2011; undang-undang nomor 5 tahun 2014; undang-undang nomor 23 tahun 2014; peraturrran pemerintahan nomor 16 tahun 1994; peraturran pemerintahan nomor 100 tahun 2000; peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005; peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016; peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017; peraturan daerah kabupaten katingan nomor 9 tahun 2016; peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2008; peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015; peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2016; peraturan Bupati Katingan nomor 26 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 75 tahun 2016 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 76 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 79 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 81 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 82 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 85 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 89 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 94 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 95 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 97 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum ; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Tim Analisis Beban Kerja; Bab IV Pelaksanaan Analisis Beban Kerja; Bab V Hasil dan Manfaat Analisis Beban Kerja; Bab VI Penetapan dan Hasil Analisis Beban Kerja; Bab VII Evaluasi Jabatan; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Penerapan Hasil Analisis Beban Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
dan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara
pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu diberikan
tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi
penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan,
perlu mekanisme pemberian tunjangan khusus bagi
penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Gubernur
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Tunjangan Khusus bagi petugas Penyelenggara
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b. kriteria dan besaran Tunjangan Khusus; dan
c. syarat pembayaran Tunjangan Khusus dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri No 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang Kesehatan. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Walikota No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang.
11 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 51, BN.2021/No.1182, peraturan.go.id: 49 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
